Friday, 20 September 2019

Kasus Mayat Dibopong, Ombudsman Banten Benarkan Ambulans Puskesmas Tolak Bawa Jenazah

Senin, 26 Agustus 2019 — 7:37 WIB
Seorang pria berjalan kaki sambil membopong mayat bocah 8 tahun.

Seorang pria berjalan kaki sambil membopong mayat bocah 8 tahun.

TANGERANG – Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten Bambang P Sumo menyoroti peristiwa jenazah bocah yang dibopong berjalan kaki lantaran tidak dipinjamkan mobil ambulans Puskesmas Cikokol, Kota Tangerang.

Menurut Bambang, langkah petugas Puskesmas Cikokol tidak mengantar jasad Muhammad Husen (8), warga Kampung Kelapa, Kelurahan Kelapa Indah, Kota Tangerang menggunakan mobil ambulans, sudah benar.

Hal tersebut sesuai standarisasi mobil ambulans dalam keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia Nomor 143 tahun 2001. Sementara itu aturan teknis pemakaian diserahkan ke penyelenggara dalam hal ini pihak pemerintah daerah

“Alasan Kapuskesmas sudah betul, mobil ambulans tidak bisa dipakai untuk mengangkut jenazah karena sifat keemergensiannya. Jika saat mengangkut jenazah ada warga yang urgent diwaktu bersamaan maka yg harus didahulukan yg masih hidup,” imbuh Bambang saat dikonfirmasi, Minggu (25/8/2019).

Namun, Bambang kembali menjelaskan kelemahan dalam persoalan tersebut yakni masalah azas kepatutan yang dilanggar, serta minimnya pengetahuan petugas ambulans untuk menghubungkan pasien dengan layanan kereta jenazah alias mobil jenazah.

(Baca: Ambulans Puskesmas Tolak Angkut Jenazah, Walikota Tangerang Minta Maaf ke Keluarga)

“Seharusnya kepala atau petugas Puskesmas bisa mencari solusi dengan menghubungi RS atau Dinkes atau OPD atau pihak-pihak lain yang memiliki mobil jenazah,” jelasnya.

(Baca: Keluarga Husen Kecewa Terhadap Pelayanan RS di Kota Tangerang dan Call Center 112)

Agar kasus serupa tidak terjadi kembali, Bambang kemudian menyarankan agar Pemerintah Kota Tangerang melengkapi Puskesmas dengan dua kendaraan, yakni ambulans jenazah dan pasien.

“Namun mungkin akan memberatkan anggaran, akan tetapi bagi pemerintah daerah yang mampu bisa menganggarkan untuk kebutuhan tersebut,” tandasnya. (imam/yp)