Sunday, 22 September 2019

Kenaikan Iuran BPJS Tertunda Sementara

Rabu, 4 September 2019 — 8:25 WIB

KENAIKAN iuran BPJS Kesehatan terganjal oleh DPR. Wakil rakyat belum menyetujui dengan alasan pemerintah belum menyelesaikan pemutakhiran data penerima bantuan ( iuran).  Dalam hal ini DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai basis dari data terpadu penentuan Penerima Bantuan Iuran (PBI) program JKN. Validasi dperlukan karena terdapat sekitar 27 juta peserta yang dinilai tidak tepat.

Belum validnya data penerima iuran, dikhawatirkan mereka yang semestinya menerima bantuan, hilang kesempatan karena tidak terdaftar sebagai peserta yang berhak menerima bantuan.

Seperti diketahui, dalam program BPJS Kesehatan dikenal dua kelompok kepesertaan. Pertama disebut Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan kelompok peserta Penerima Bantuan Iuran ( PBI). Terhadap kelompok peserta PBI, iuran dialokasikan dari biaya negara. Sementara kelompok PBPU ditanggung sendiri oleh masing – masing peserta.

Yang menjadi pertanyaan adalah setelah validasi data terselesikan sehingga data sudah klir dan tepat sasaran , lantas apa yang hendak dilakukan. Apakah kenaikan sudah dapat dilakukan secara keseluruhan, itu akan lebih tergantung dari sikap politik DPR. Yang pasti penyelesaian data masih tersisa waktu 4 bulan, sebelum kenaikan uran BPJS serentak mulai 1 Januarui tahun depan.

Bagi masa kerja DPR yang sekarang masih tersisa masa kerja 1bulan karena pelantikan anggota DPR baru dilakukan 1 Oktober 2019.
DPR meminta pemerintah mencarikan solusi lain untuk menutup  defisit BPJS yang sebesar i Rp 32,84 Triliun, bukan sebatas menaikkan iuran.
Ini diperlukan terobosan baru agar defisit segera teratasi sehingga pelayanan pasien BPJS di rumah sakit tidak terganggu.

Kita dapat memahami usulan DPR dalam mengatasi defisit dana jaminan kesehatan, mengingat rencana kenaikan iuran BPJS kesehatan masih menuai kontroversi. Mengingat kenaikan iuran akan mebnambah beban rakyat, khusunya golongan menengah ke bawah. Apalagi kenaikan iuran untuk kelas I dan II mencapai 2 kali lipat. Per Januari 2020, kelas I menjadi Rp 160 dan kelas II menjadi Rp110 ribu per orang per bulan. Sementara kelas III ditunda menunggu validasi data seperti dimaksud.

Kita berharap dalam soal kenaikan iuran, hendaknya ditunda sampai situasi ekonomi kembali bergairah. Semoga terdapat terdapat solusi jitu yang tdak menyulitkan negara dan kian memberatkan rakyat. ( *).