Sunday, 15 September 2019

DPR Sebut Revisi UU Berasal dari KPK

Sabtu, 7 September 2019 — 11:36 WIB
Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan (ketiga dari kanan). (ikba)

Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan (ketiga dari kanan). (ikba)

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyebut revisi  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi justru datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan merasa disudutkan terhadap reaksi publik atas revisi undang-undang tersebut.

“Kami DPR selalu disudutkan. Kami merespon keinginan KPK sendiri,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/9/2019).

Arteria mengatakan KPK ingin melakukan beberapa perubahan dalam revisi undang-undang. Dia menyebut kewenangan penyadapan hingga pembentukan dewan pengawas juga usul dari KPK.

“Dewan pemgawas juga inisiatif KPK karena DPR maunya cukup Ketua Pengadilan Negeri.  Oke kita buat dewan pengawas. Kemudian  lewenangan KPK dalam SP3 bukan maunya DPR. Ini yang buat KPK. Semua yang diinginkan sudah direspon secara prosedural,” jelasnya.

Arteria juga membantah revisi UU KPK dilakukan untuk melemahkan KPK. Dia juga menolak DPR melakukan revisi secara tiba-tiba.

“DPR nggak mungkin operasi senyap. Ini tranpsaran. Kata siapa mendadak. DPR tak pernah mencabut pembahasan masih berlanjut. Apa iya DPR gila. Bagian mana yang menyatakan melemahkan,” tandas Arteria. (ikbal/mb)