Sunday, 22 September 2019

Perlukah revisi UU KPK?

Sabtu, 7 September 2019 — 6:13 WIB

MENYONGSONG pergantian pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , wacana revisi UU KPK kembali bergulir. Seperti disuarakan keleompok massa yang tergabung dalam Korps Pemuda Antirasuah (KPA), mereka mendukung revisi UU KPK agar lembaga tersebut bisa diawasi.

Mengapa? Untuk mencegah penyidik KPK tidak memiliki kekuasaan tak terbatas karena tak ada yang mengawasi. Dengan lembaga yang mengawasi KPK, diharapkan KPK lebih ekstra hati – hati dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Jika tanpa pengawasan, terkesan lembaga KPK kebal hukum.

Kontroversi soal revisi UU KPK sudah cukup lama berlangsung. Di satu sisi menolak revisi dengan alasan akan dapat melemahkan KPK dalam memberantas korupsi.

KPK adalah lembaga independen, yang memiliki kewenangan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka korupsi. Sebagaimana halnya penyidik yang lain. Bedanya KPK memiliki kekhususan, di antaranya tidak boleh mengeluarkan SP3 ( Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Karena tak boleh mengekuarkan SP3, maka kerja KPK harus hati- hati. Salah menangani kasus atau menetapkan tersangka digugat ke pengadilan. Sudah cukup banyak praperadikan yang diajukam tersangka kepada KPK.

Itulah sebabnya pengawasan kepada KPK lebih dilakukan oleh lembaga KPK itu sendiri, terutama pengawasan oleh masing – masing pribadi. Ini sejatinya memiliki tanggungjawab moral yang tinggi. Keliru dalam bertindak, apalagi menetapkan seseorang sebagai tersangka korupsi dengan dilatarbelakangi dengan emosi diri, maka bukan saja harus bertanggungjawab secara hukum di dunia , juga di akhirat.

Memang tak ada manusia yang sempurna, apa pun profesinya, termasuk para penyidik KPK. Tetapi jika seseorang tekah memiliki integritas moral yang tinggi, apalagi didasari kesadaran tanggungjawabnya kepada Sang Pencipta, Tuhan Tang Maha Kuasa, mestinya tidak menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya, sehebat apa pun kekuasaannya. Itu idealnya.

Kalau kemudian penyidik KPK harus diawasi, siapa lembaga yang mengawasi. Sebagai orang yang mengawasi hendaknya lebih mumpuni, bukan saja kemampuan secara teknis, juga tingkatan integritas moralnya dan kejujurannya.

Kehendak bahwa KPK bukan merupakan lembaga yang kebal hukum, kita tentu menyetujuinya. Tetapi KPK harus kuat, kita pun harus sepakat.

Seperti diketahui, DPR akan merevisi UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah satu poin yang hendak direvisi adalah soal kewenanngan KPK dalam menerbitkan SP3 terhadap korupsi korupsi yang tak selesai dalam jangka satu tahun.Artinya bagi perkara korupsi yang tidak selesai paling lama satu tahun dalam penyidikan dan penuntutannya, KPK berwenang mengeluarkan SP3.

Rencana revisi inilah, termasuk kewenangan penyadapan yan harus izin lembaga pengawas, yang kemudian menuai kritik karena dinilai akan melemahkan kinerja KPK. (*).