Sunday, 22 September 2019

Bupati Anne Minta Disnakertrans Perketat Pengawasan PMI

Senin, 9 September 2019 — 16:19 WIB
Bupati Anne Ketika Jenguk Abdul Karim Di Ciapaisan Purwakarta.(dadan)

Bupati Anne Ketika Jenguk Abdul Karim Di Ciapaisan Purwakarta.(dadan)

PURWAKARTA –  Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta memperketat pengawasan Pekerja Migran Indonesia (PMI), terutama yang terindikasi menggunakan jalur ilegal.

Hal itu menurut Anne, perlu dilakukan terlebih masih ada warga Purwakarta, yang berangkat kerja ke luar negeri menggunakan jalur ilegal.

“Saya minta pengawasan diperketat. Kita kesulitan mendeteksinya ketika ada masalah,”kata Anne di Bale Nagri Purwakarta, Senin (09/09/2019).

Bupati Anne menyebutkan, kesulitan pihaknya dalam mengurus kepulangan para PMI yang terkena masalah, salah satunya ada masalah data identitas.

“Apalagi mereka menggunakan data loncat wilayah atau kabupaten lain.  Seperti Abdul Karim ini kan tidak terdata, kalau ada masalah susah mendeteksinya,” jelas Anne.

Meski demikian, kata Anne,pihaknya tetap membantu proses kepulangan, para PMI yang bermasalah meskipun cukup sulit terutama yang diduga masuk dalam ilegal.

“Kewajiban kita untuk tetap membantu dan turun ke lapangan, apalagi kan mereka juga masyarakat Purwakarta,” katanya.

Untuk pengawasan sendiri Anne meminta, Disnaker untuk terus melakukan sosialisasi terkait moratorium termasuk mencari solusi untuk peralihan.

Peralihan tersebut bisa terus dilakukan salah satunya menggali potensi daerah serta memberikan pelatihan khusus.

“Alangkah baiknya untuk mengalihkan itu apalagi mereka menggunakan jalur ilegal. Kita terus sosialisasikan dan terus gali potensi daerah,terutama untuk eks PMI,” katanya.

Kepala Disnakertrans Purwakarta, Titov Firman mengatakan.  minat menjadi PMI di Purwakarta sudah mulai berkurang, adapun data yang tercantum ada 100 PMI yang bekerja di Luar Negeri.

“Rata – rata mereka bekerja formal, terutama di negara yang kita rekomendasikan, yaitu Taiwan, Hongkong, Singapura dan Brunei,” ujarnya. (dadan/tri)