Monday, 16 September 2019

Sudah 2 Tahun, Regulasi Hukum Sistem Penempatan Satu Kanal Belum Juga Rampung

Kamis, 12 September 2019 — 6:18 WIB
Menaker M. Hanif Dhakiri.(Ist)

Menaker M. Hanif Dhakiri.(Ist)

JAKARTA –  Indonesia-Arab Saudi masih berkutat seputar persiapan regulasi/dasar hukum pelaksanaan proyek  Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK/One Channel System), setelah dua tahun penandatangan nota kesepahaman antar-menteri ketenagakerjaan.

“Kami memang masih mematangkan persiapan teknis terkait regulasi pelaksanaan proyek, sistem integrasi, sosialiasi projek SPSK kepada pemerintah daerah, serta seleksi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang akan berpartisipasi dalam projek ini,” ujar Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, didampingi Karohumas Soes Hindharno, Rabu (11/9/2019).

Dijelaskannya, kerjasama SPSK yang pengaturannya dituangkan dalam Technical Arrangement (TA) itu kelanjutan kesepahamannya dengan Menaker Arab Saudi pada 16 Oktober 2017.

Sesuai kesepakatan dalam TA, kedua pihak membentuk Joint Task Force yang bertugas mengevaluasi dan memonitor implementasi pilot projek SPSK berjalan baik. Kemenaker juga telah melakukan training pengoperasian sistem kepada Atase Tenaga Kerja pada KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah.

“Perkembangan itu terungkap saat saya bertemu HE Dr Abdullah Abuthnain (Wamenaker & Pembangunan Sosial Arab Saudi di Matsuyama, Jepang, pekan lalu,” ujarnya.

Proyek SPSK didasari ketentuan Kepmenaker nomor 291 tahun 2018 itu sempat dikhawatirkan Komisi IX DPR RI akan memunculkan monopoli pengelolaan oleh Asosiasi Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati).

Namun hal itu ditepis Kemenaker dikarenakan keterlibatan banyak pihak terkait.

“Selain Kemenaker, juga akan terlibat Kadin, Kementerian Luar Negeri dan organisasi-organisasi perusahaan yang selama ini melakukan pengiriman TKI. Jadi tidak benar kalau akan ada monopoli,” ujar Sekjen Kemenaker Khairul Anwar, saat itu didampingi Dirjen Binapenta, Maruli A Hasoloan. (rinaldi/tri)