Saturday, 07 December 2019

Fatwa MA Soal Korupsi Kepala Daerah

Jumat, 13 Januari 2012 — 11:06 WIB
Ilustrasi

Ilustrasi

JAKARTA (Pos Kota) – Banyaknya kepala daerah setelah mendapat vonis bebas pasca tersangkut kasus korupsi minta aktif hembali, membuat Mendagri Gamawan Fauzi melayangkan surat ke Mahkamah Agung (MA) untuk meminta fatwa. Tapi fatwa MA tak akan mengembalikan mereka kembali menjabat kepala daerah.

Pengamat CSIS Pande Raja Silalahi dan lembaga swadaya pemerhati Korupsi ICW menegaskan hal itu dalam jumpa pers, di Jakarta, kemarin .

Mereka menyoroti dua kasus yang sempat menyita perhatian publik. Yakni, putusan bebas Gubernur Nonaktif Bengkulu Agusrin M. Najamudin di PN Jakarta Pusat, Mei 2011, yang kemudian dijatuhi hukuman empat tahun penjara oleh majelis kasasi MA. Berikutnya, putusan bebas Walikota Nonaktif Bekasi Mochtar Mohammad (MM) di PN Tipikor Bandung, yang tak lama berselang melayangkan surat permohonan aktif kembali.

MA mengeluarkan fatwa bernomor 157/KMA/HK.01/XI/2011 ditandatangani langsung Ketua MA Harifin A. Tumpa yang menyatakan terkait putusan bebas kepala daerah yang ditindaklanjuti dengan kasasi, kepala daerah bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum tetap atas pembebasannya sehingga tidak bisa aktif kembali.

Fatwa MA , lanjut Pande, memupuskan harapan kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi kemudian mendapat vonis bebas, untuk bisa aktif kembali menjadi kepala daerah. Salah satunya adalah Mochtar Mohammad, yang sedang menanti proses kasasi sehingga ia jelas tidak diperkenankan untuk aktif kembali sebagai Walikota Bekasi. ”Semangat Fatwa MA ini sudah benar berdasarkan azas keadilan dan kebenaran. Karena proses hukum kita masih banyak terjadi penyelewengan. Maka harus ada pembuktian di atasnya alias kasasi,” ulas Pande.

Meskipun, Pande lebih sepakat lagi jika saat pertama kali seorang kepala daerah menjadi tersangka kasus korupsi, langsung dinonaktifkan untuk selamanya alias tidak boleh lagi menjabat. ”Karena mendapat status sebagai tersangka saja sudah aib. Terlebih bagi seorang kepala daerah yang seharusnya memberikan tauladan bagi rakyatnya. Logikanya, kalau sudah tersangkut kasus hukum, jelas sudah ada yang salah di dirinya. Bagi saya, orang seperti mereka tidak layak menjadi kepala daerah,” tegas Pande.

Anggota badan pekerja ICW Emerson Yuntho juga menyatakan hal yang sama. Emerson setuju dengan Fatwa MA terkait putusan bebas kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi, jika dilanjuti dengan kasasi, putusan bebas tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap sehingga tidak bisa aktif kembali. ”Belakangan begitu marak putusan bebas para kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi di sejumlah PN Tipikor di daerah-daerah. Anehnya, setelah dikasasi, tidak sedikit dari mereka yang akhirnya dinyatakan bersalah,” ujar Emerson.

Yang terbaru, lanjut Emerson, adalah kasus korupsi yang menimpa Gubernur Nonaktif Bengkulu Agusrin M. Najamudin. Setelah mendapat putusan bebas di PN Jakarta Pusat, langsung dilanjuti oleh kasasi MA. Hasilnya, Mejelis Kasasi MA menyatakan Agusrin bersalah dan menjatuhkan hukuman empat tahun penjara. ”Ini bukti bahwa putusan bebas kepala daerah memang seharusnya belum berkekuatan hukum tetap. Karena harus dibuktikan di tingkat yang lebih tinggi. Karena itu, saya sepakat dengan semangat yang ada dalam Fatwa MA ini,” pungkas Emerson (prihandoko/b)