Saturday, 19 October 2019

Premium Dibatasi, Naik Motor Makin Banyak

Jumat, 17 Februari 2012 — 19:17 WIB
bensin172

BADAN Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menilai kenaikan bahan bakar minyak (BBM) lebih logis dan berkeadilan bagi konsumen dibandingkan jika pemerintah harus membatasi penggunaan BBM bersubsidi bagi pengguna mobil pribadi.

Kenaikan harga BBM sebesar Rp 1000 per liter akan memberikan dampak positif kepada penghematan anggaran Pemerintah sebesar Rp 8 triliun hingga Rp 10 triliun dan inflasi hanya 0,4 sampai 0,6 persen.

Hal itu mencuat dalam keterangan pers mengenai hasil diskusi (Focused Group Discussion) antara Ketua BPKN Tini Hadat dengan Dosen UGM Anggito Abimanyu, serta anggota BPKN lainnya, Gunarto dan, Prof. Eddy Suwandi Hamid, yang juga Rektor UII Yogyakarta, dan Staf ahli Menteri ESDM, Hadi Purnomo .

Menurut Tini, belum adanya kepastian dari pemerintah mengenai pembatasan BBM bersumsidi, serta konversi dari BBM ke gas, telah membuat bingung masyarakat. Parahnya lagi, sebelum BBM naik, kini sudah banyak yang mencuri start dengan menaikan harga barang.
“Dampak langsung dirasakan masyarakat, bila harga barang yang dinaikan adalah sembako,”ujarnya.

Ia juga mengatakan BPKN mencermati rencana pembatasan konsumsi premium untuk kendaraan roda empat pribadi sangat sulit dilaksanakan, mengingat perbedaan antara harga premium bersubsidi dan pertamax cukup tinggi, sehingga akan memberatkan konsumen.

MIGRASI MOBIL KE MOTOR

Selain itu juga, fluktuasi harga minyak dunia akan mempengaruhi harga pertamax, sehingga perbedaan (disparitas) harga akan semakin besar. “Hal yang paling merepotkan adalah, kebijakan pembatasan premium bersubsidi itu akan meningkatkan potensi migrasi dari mobil ke sepeda motor,”tandas Tini Hadad.

Di sisi lain, kebijakan pemerintah itu akan menguntungkan bagi keberadaan SPBU asing, serta berpotensi menimbulkan prilaku tidak terpuji pada sekelompok anggota masyarakat.
Sedangkan Anggota Abimanyu mengatakan kenaikan harga premium sebesar Rp 1.000/liter, bukan hanya menghemat anggaran semata, tetapi juga member insentif pada bahan bakar gas (BBG).

Ia menilai kebijakan pembatasan premium bagi kendaraan pribadi, sudah pasti akan memberikan dampak yang berat bagi konsumen. Karena kebijakannya sendiri belum jelas, mana yang didahulukan dan basis kajiannya dirasa belum dipersiapkan dengan matang.

“Sangat tidak masuk akal bila pemerintah membatasi penggunaan BBM tapi secara simultan juga menaikan harga BBM,”tandas Anggito.

Menurutnya, Pemerintah harus segera membahas APBN-P ‘mini’, yang hanya membahas asumsi harga minyak. Percepatan pembahasan APBN-P yang khusus BBM ini guna adanya kepastian sehingga pengusaha tidak berspekulasi. Jadi tidak perlu ditunda sampai Maret atau April mendatang.

“Kalau perlu minggu depan sudah dibahas. Pembahasan itu cukup 10 halaman saja, tentang asumsi harga minyak. Kalau perlu saya siap membantu,”ujar Anggito Abimanyu lagi. (bambang/b)

  • Flinnsukaton

    biar lebih irit naek motor ber tiga di perbolehkan….

  • Jaafarkasno

    Kalau yg punya mobil pribadi tentunya yg ekonominya sdh mapan….ya gak perlu disubsidi lagi…..pakai pertamax aja kan mampui dan lebih fair….sehingga yg mendapatkan subsidi benar benar pihak yg tepat….sisa lebih anggaran subsidi bisa untuk membangun infrastruktur…jalan…jembatan..renovasi pasar tradisional…sekolah yg rusak….irigasi….BLT….DAN banyak lagi yg berhubungan untuk mensejahterakan rakyat bawah…