Monday, 21 October 2019

Mimpi Buruk Anarkisme

Senin, 20 Februari 2012 — 13:59 WIB

KETUA Umum PBNU KH Said Aqil Siroj mendesak pemerintah membubarkan  semua ormas yang tidak memiliki komitmen bernegara. Cirinya, berprilaku melangkahi Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.

Walau enggan menunjuk hidung, pihaknya mengaku sudah menyampaikan usulan itu melalui DPR saat membahas Revisi Undang-Undang Ormas. Penegasan kiai satu ini disampaikan usai menutup  Kongres I Ikatan Sarjana NU di Unisda, Lamongan, Jatim, kemarin.

Mendengar tentang Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI bagi sebagian orang mengangap jadul banget. Dalam berbagai aspek kehidupan, sepertinya sudah dilupakan.

Ormas sebagai sarana perjuangan memperbaiki martabat Indonesia, banyak dijadikan alat penindasan antar-sesama hanya karena beda kelompok, beda pendapat, beda warna kulit dan beda keyakinan, meski sama tujuan.

Celakanya, anarkisme ormas tidak sekadar leluasa berpolah-tingkah tapi juga direspon sebagai sumber kebenaran. Nilai-nilai kehidupan terkandung dalam Pancasila dan  UUD 1945 dianggap barang antik.

Sejarah dunia mencatat anarkisme merujuk pada paham yang menganggap segala bentuk negara dan  pemerintahan  hanya menyuburkan penindasan, sehingga harus dihancurkan. Paham  ini menggalang kekuatan massa untuk  meniadakan aturan guna tercapainya kebebasan individu dan kebersamaan sosial.

Menurut hemat kita, ada tiga aspek melatar-belakangi anarkisme. Pertama, akibat mengendornya pembangunan karakter berbangsa dan bernegara. Jati diri digusur globalisasi.

Kedua, aparat penegakan hukum melempem akibat diganggu kepentingan individu atau kelompok. Ketiga, produk hukum yang dibuat legislator dalam hal ini tentang keormasan mengabaikan nilai-nilai falsafah bangsa. Konflik horisontal  meletus di sejumlah daerah bagian dari kekeliruan menyikapi perubahan sosial.

Apakah ormas-ormas anarkis yang menjamur itu pertanda mimpi buruk NKRI bakal menjadi nyata?  Sikap kita sampai kapanpun melawan mereka. NKRI sudah harga mati. Usulan KH Said Aqil Siroj hendaknya segera direalisasikan.

Puluhan juta wong cilik belum merasakan nikmatnya keadilan dan kesejahteraan sosial, tapi sudah dihadapnkan pada mimpi buruk. Pemerintah dalam hal ini paling bertanggung jawab untuk merestorasi keadaan.***