Saturday, 23 November 2019

Uji Materi Agusrin M. Najamuddin Ditolak MA

Kamis, 15 Maret 2012 — 15:56 WIB
Mahkamah Agung

JAKARTA (Pos Kota) – Upaya Gubernur Bengkulu non-aktif Agusrin M
Najamuddin untuk lolos dari jerat hukum kandas, setelah permohonan uji
materi tentang putusan bebas tidak boleh dikasasi , seperti diatur pasal 67 dan 244 KUHAP ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dalam sidangnya, Kamis (15/3).

“Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengadili
permohonan dari pemohon. Kedudukan hukumnya dan pokok permohonan (uji materi) tidak dipertimbangkan,” kata Ketua Hakim Konstitusi Mahfud MD
ketika membacakan putusan penolakan.

Menurut Mahfud, putusan MA (Mahkamah Agung) yang memutus perkara
pemohon adalah putusan untuk perkara yang konkret, sehingga dalih putusan itu menjadi yurisprodensi dan bertentangan dengan due process of law tidak diterima.

“Berdasarkan konstitusi, MK tidak memeliki kewenangan untuk menilai
konstitusionalitas suatu turisprodensi MA. Yang dipermasalahkan, dalam
petitum pemohon bukan soal pertentangan norma UU terhadap UUD 1945,
tetapi tafsir atas isi UU yang lalu melahirkan yurisprodensi.”

Terpidana perkara korupsi APBD sebesar Rp20 miliar tidak menerima
upaya kasasi oleh jaksa penuntut umum, sebab perkaranya telah diputus
bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perkara kasasinya telah
diputus dan dipidana selama empat tahun.

Hanya sampai kini, terpidana belum dapat dieksekusi oleh Kejaksaan
Agung, sebab salinan putusannya belum diterima oleh eksekutor.

“Kita baru terima petikan putusannya, namun tentu kita segera eksekusi
setelah terima salinan putusan,” kata Kapuspenkum Adi Toegarisman.
(ahi/dms)