Sunday, 08 December 2019

Parpol Ajukan Judicial Review Itu Preseden

Selasa, 3 April 2012 — 17:34 WIB
bbm34

JAKARTA (Pos Kota) – Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, menegaskan partai yang tergabung dalam koalisi juga bisa mengajukan judicial review pasal 7 ayat 6 yang yang berisi presiden tidak boleh merubah harga BBM .

”Jadi sama-sama mengajukan judicial review biar MK nanti yang memutuskan. Kedua pihak sama-sama mau membatalkan pasal, yang satu pasal 7 ayat 6 yang satu lagi pasal 7 ayat 6a. Ini bisa menjadi objektivikasi atas permasalahan yang ada,” terang Refly Selasa (3/4).

Namun dirinya mengingatkan sudah ada preseden MK kalau partai atau fraksi mengajukan judicial review itu ditolak karena tidak ada legal standingnya. “Hal itu pernah dilakukan ketika beberapa parpol mengajukan uji materi mengenai satu soal pernjanjian luar negeri. Waktu itu zaman Pak Mahfud juga karena partai-partai yang ada di DPR tidak sepatutnya mereka mengajukan judicial review, karena mereka pada bisa mengupayakan mengubah legislasi dengan yang namanya judicial review. Begitu juga dengan presiden yang bisa melakukan judicial review, tapi khusus untuk presiden kan sudah diputuskan perubahannya di pasal 6 a,” tegasnya.

Di negara lain seperti Tukri lanjut Refly memang fraksi minoritas memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ke MK sehingga kalau ada fraksi dan anggota DPR bisa mengajukan uji materi. “Namun di Indonesia hal itu tidak bisa dilakukan, kalaupun bisa dilakukan maka kapasitasnnya harus perseorangan atau kalau parpol maka parpol sebagai badan hukum, tapi sekali lagi itu ada preseden,” pungkasnya. (prihandoko/b)

Teks : Demo tolak BBM naik