Monday, 21 October 2019

Nilai Kepemimpinan Kita: Dursin

Senin, 9 April 2012 — 10:52 WIB

DALAM budaya Jawa, jika seseorang dihujat kanan-kiri, orang itu disebut tidak kajen atau tidak dihargai oleh siapapun. Maka orang itu harus diperhitungkan baik-buruknya. Tapi biasanya dalam budaya Jawa ada juga sifat-sifat Dursin/mundur isin (mundur malu). Jika itu diteruskan maka akan terjadi hal yang tidak dapat dielakkan.

Lebih-lebih jika orang itu memiliki sifat-sifat yang angkuh, tidak mau mendengarkan orang lain alias ”Mbeguguk makhutowaton” (maunya sendiri) atau dalam bahasa populernya muka tembok atau ”muka gedeg”. Hidupnya akan dikucilkan, bahkan jika ia tinggal di desa maka seluruh desa akan membencinya. Itulah di antaranya sifat-sifat orang yang tidak kajen dan tidak mempunyai harga diri sama sekali. Demikian itulah yang dinamakan hidup bermasyarakat.

Lain lagi dengan orang hidup beragama di mana nampak sekali antara yang melaksanakan ajaran-ajaran Tuhan dan yang meninggalkan ajaran-ajaran Tuhan.

Lain lagi dengan hidup bernegara. Ada aturan-aturan yang perlu diletakkan secara profesional dan proporsional sesuai dengan ketentuan Undang-Undang serta aturan-aturan yang ditentukan oleh Rakyat, Bangsa dan Negara. Dalam bentuk Undang-Undang, jika ada orang yang melanggar Undang-Undang dengan sendirinya akan menjalani hukuman yang setimpal.

Dalam hidup berbangsa orang yang tidak kajen akan dikucilkan oleh bangsa itu sendiri. Seseorang atau Pemimpin harus mengetahui betul tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk hidup beragama adalah urusan masing-masing hati nuaraninya. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, harus mampu melihat nilai-nilai yang dikembangkan dalam negara itu.

Misalnya: hidup di Indonesia harus mampu menilai, memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila merupakan ”harga mati” dalam menetapkan landasan Dasar Negara kita. Semua itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang secara rinci telah didiskusikan oleh para pendiri bangsa.

Sekali menyelewengkan nilai-nilai Pancasila itu, rakyat akan marah. Misalnya sistem perekonomian yang harus  berdasarkan sistem kerakyatan Pancasila, jika diselewengkan menjadi sistem Liberalisme, Neo Liberalisme, Kapitalisme atau Komunisme, maka rakyat akan lebih marah. Kemarahan rakyat itu tidak bisa dilihat sepotong-sepotong. Tapi harus dilihat secara utuh, lebih-lebih jika kemarahan rakyat sudah bertumpuk-tumpuk. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan upaya untuk mensejahterakan rakyat akan terganjal dan terhalang.

Tidak seperti sekarang, 30 juta rakyat Indonesia masih hidup miskin, puluhan juta masih menganggur, ledakan lulusan sekolah makin banyak, tapi lapangan kerja tidak ada dan tidak tersedia. Sehingga kemarahan rakyatpun semakin memuncak.

Untuk itu marilah para pemimpin kita menyadari diri untuk kembali ke jalan yang benar, yaitu menerapkan nilai-nilai Pancasila supaya hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan oleh para ”Pendiri Bangsa” kita. Hampir seluruh komponen sekarang nilai agar kita kembali kepada ”Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang murni dan konsekwen”.*