Wednesday, 20 November 2019

Grasi Bagi Corby Menuai Kontroversi

Kamis, 24 Mei 2012 — 8:04 WIB

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dipuji Pemerintah Australia menyusul pemberian grasi kepada Schapelle Corby, terpidana kasus narkoba.

Corby, warga negara Australia itu mendapat pengampunan selama 5 tahun dari hukuman pidana 20 tahun penjara.

Dengan pengampunan 5 tahun dan telah mengantongi remisi 25 bulan, maka Corby yang ditahan sejak Oktober 2004, akan bebas sekitar September 2017. Jika hak bebas bersyarat diambil setelah menjalani 2/3 masa tahanan, Corby kemungkinan bisa ‘bebas’ pada Mei tahun depan. Ini baru asumsi.

Atas pemberian grasi itu Menteri Luar Negeri (Menlu) Australia, Bob Carr memuji SBY sebagai teman yang hebat bagi Australia.Di tengah pujian tersebut, pemberian grasi itu sendiri menimbulkan kontroversi di dalam negeri.
Ada pendapat,mengampuni narapidana (napi) narkotika dapat memberikan dampak buruk bagi harkat dan martabat bangsa.

Pengampunan ini pun dapat mengesankan pemerintah memberi toleransi kepada narapidana narkotika, di tengah upaya keras pemberantasan peredaran narkoba.

Mestinya hukuman kepada pengedar, bandar dan penyelundup narkoba harus diperberat guna memberikan efek jera. Mengurangi hukuman baik melalui pengampunan maupun remisi dikhawatirkan dapat melemahkan semangat pemberantasan narkoba.

Kita dapat memahami, grasi tersebut diberikan bukannya tanpa alasan. Ini bisa terkait dengan diplomasi kedua negara untuk saling menghormati. Boleh jadi  adanya imbal balik, mengingat masih banyak warga Indonesia yang tersangkut pidana di Australia.

Jika diplomasi ini yang dimaksud, tentunya kita meneruh harapan besar akan adanya perubahan sikap pemerintah Australia untuk  memberi pengampunan kepada sekitar 500 warga Indonesia yang sekarang dalam tahanan di sana karena terlibat penyelundupan manusia.

Hanya saja perubahan sikap itu akan tergantung kepada kemampuan diplomasi kita. Ini juga bisa menjadi catatan sejauh mana keseriusan dan kemampuan pemerintah dalam melindungi warganya yang terlibat perkara pidana di luar negeri. Sebab, hingga  kini masih terdapat 116 warga Indonesia yang terancam hukuman mati di beberapa negara seperti di Arab Saudi, Malaysia, China dan Singapura.

Siapa lagi yang akan membantu mereka, kalau bukan pemerintah baik melalui jalur diplomasi maupun upaya hukum lainnya.
Karena itu lepas dari adanya kontroversi, pemberian grasi kepada Corby tersebut diharapkan dapat memperkuat diplomasi kita dalam upaya melindungi WNI di luar negeri.

Dengan begitu, pemberian grasi kepada terpidana narkotika yang baru kali ini dilakukan presiden sepanjang Indonesia merdeka , dapat dirasakan manfaatnya bagi rakyat. Sebaliknya, jika upaya perlindungan WNI di luar negeri belum juga membuahkan hasil,  jika diplomasi kita tetap saja diabaikan, kian menyiratkan bahwa kita masih lemah menghadapi tekanan asing. (*)