Sunday, 17 November 2019

Prilaku Primitif Itu KDRT

Selasa, 29 Mei 2012 — 9:25 WIB

BIDUK rumah tangga Freddy Numberi dengan Ny. Anna A. Numberi yang sudah melaju selama 38 tahun tak  hanya terancam kandas, tapi juga bakal ditunggu sipir. Ny. Anna melaporkan suaminya ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan KDRT dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara.

Prahara dibeberkan Ny. Anna berawal dari perselingkungan Freddy dengan seorang wartawati TVRI. Ketika keduanya sedang berada di Belanda didomplengi perempuan simpanan Feddy.

Di Negara Kincir Angin itulah Ny. Anna tiga kali dipukul dan ditempeleng suami. Korban  kini mengaku sering menderita sakit kepala. Selanjutnya, kita tidak ingin memasuki lebih jauh ke wilayah privasi keluarga yang bersangkutan.

Perhatian kita fokuskan saja pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang korbannya kali ini adalah Ny. Anna.  Beberapa hari lalu, kejadian serupa diadukan dua remaja anak polisi ke Propam Mabes Polri. Pelaku KDRT adalah sang ayah yang berpangkat jenderal.

Heran, di zaman yang sedang memprimadonakan hak asasi manusia ternyata masih banyak prilaku arogan di lingkungan keluarga. Korban maupun pelaku tidak hanya dari kalangan masyarakat awam.  Orang berpendidikan tinggi melek hukum berpangkat jenderal hingga menteri, kok tega-teganya menyiksa keluarga sendiri.

Dua kejadian terseut memiliki aktualisasi terogolng penting untuk mendapat perhatian dikaitkan dengan kasus pemotongan anggaran Komnas Perempuan hingga 85 persen. Alokasi semula pada APBN 2012  Rp 3,9 miliar menjadi Rp 650 juta untuk kegiatan setahun.

Komnas Perempuan bertugas memperjuangkan hak-hak konstitusi perempuan di antaranya adalah hak atas hidup.  Selain itu, pemotongan angngaran juga terjadi pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Semula mendapat alokasi Rp 8,6 miliar, sekarang dipotong 30 persen setara dengan Rp2,58 miliar.

Prosesnya tanpa kompromi lebih dulu  dengan pimpinan lembaga tersebut. Alasan pemerintah memotong anggaran berlatar-belakangn pengetatan pasca penolakan usulan pencabutan subsidi BBM oleh DPR.

Tanpa anggaran memadai, sulit  bagi aktivis Komnas Perempuan dan KPAI menjangkau kasus penganiayaan  hingga perbudakan mendera perempuan dan anak di pelosok tanah air.  Jangankan di pedalaman sana, di pelupuk mata pemerintah pusat saja KDRT tanpa pandang bulu.

Mengapa pemerintah tidak memangkas biaya perjalanan ke luar negeri pejabat atau anggota DPR, malah anggaran  lembaga yang justru kerjanya didambakan banyak orang dianggap remeh? Terlalu!
Pemerintah agar segera kembali memperkokoh  kerja  lembaga tersebut. Sebagai mahluk yang bermartabat, kita berkewajiban anti-KDRT karena itu prilaku primitif.

Amit-amit menganiaya, macan saja punya ‘tata-krama’ terhadap anggota  keluarganya.***