Sunday, 17 November 2019

Hemat Energi Perlu Keteladanan

Rabu, 30 Mei 2012 — 11:39 WIB

SETELAH  tertunda sehari, akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)  mengumumkan kebijakan penghematan energi.
Melalui pidato kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/5) malam, SBY mengeluarkan 5 kebijakan penghematan energi.
Pertama, pengendalian sistem distribusi di setiap SPBU untuk menjamin BBM subsidi hanya bagi mereka yang berhak.

Kedua, pelarangan BBM subsidi untuk kendaraan pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Ketiga, pelarangan BBM subsidi untuk kendaraan perkebunan dan pertambangan.
Keempat, konversi BBM ke BBG untuk transportasi harus menjadi program utama nasional sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada BBM.
Kelima, penggunaan penghematan listrik dan air, serta penghematan penerangan jalan yang semuanya mulai diberlakukan mulai bulan Juni.

Inti dari kebijakan tersebut adalah bagaimana kita semua menghemat penggunaan energi dan bahan bakar minyak (BBM). Sasaran kedua adalah mengatur agar BBM bersubsidi tepat sasaran. Artinya benar – benar digunakan oleh mereka yang berhak, masyarakat golongan tidak mampu.

Yang menjadi soal adalah bagaimana mengatur penggunaan BBM bersubsidi tidak menimbulkan dampak negatif. Sebab, bagaimana mengawasi penjualan BBM bersubsidi jenis premium kepada konsumen. Apakah dari jenis kendaraan, tahun pembuatan atau yang lain. Mekanisme pengaturan semacam ini perlu dilakukan secara rinci dan transparan dengan disertai adanya sanksi tegas.
Jika tidak, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru yang bukan saja menimpa agen penjualan (SPBU) dan masyarakat konsumen.

Mobil dinas pemerintah pusat dan daerah yang dilarang menggunakan premium tidak sebatas melalui penempelan stiker. Sebab, stiker bisa saja tidak dipasang di mobil dengan harapan suatu saat pelat merah mobil suatu saat dapat diganti. Di sisi lain, tidak semua mobil dinas pemeritah menggunakan pelat merah. Banyak pejabat pemerintah yang menggunakan mobil dengan pelat hitam sebagaimana layaknya mobil pribadi.

Di sinilah perlunya keteladanan dari pejabat  baik di pusat maupun di daerah untuk secara aktif  memberi contoh menggunakan BBM non subsidi. Jika setiap pemprov, misalnya terdapat 1000 mobil dinas dan setiap mobil mengonsumsi BBM sebanyak 10 liter per hari, maka sudah dapat dihemat BBM bersubsidi sebanyak 10 ribu liter per hari. Sebulan sudah 300 ribu liter.Belum lagi mobil dinas institusi yang lain.

Belum diperoleh kejelasan apakah mobil dinas BUMN, TNI dan Polri termasuk yang kena larangan?
Yang pasti dalam gerakan nasional hemat energi tidak sebatas imbauan, tetapi aplikasi yang disertai adanya sanksi, meski bersifat sosial dan moral. (*)