Friday, 18 October 2019

Wamen Ali Gufron Tetap Jalankan Tugas

Jumat, 8 Juni 2012 — 20:59 WIB
Ali_Gufron-m

JAKARTA (Pos Kota) –  Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Ali Gufron Mukti menyatakan dirinya tetap bisa menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Kesehatan (Menkes), karena sebagai pelaksana tugas, otomatis  menangani tugas pokok dan fungsi (Tupoksi).

“Artinya tidak ada masalah untuk penyelenggaraan administrasi Kemenkes, meski ada putusan Mahkamah Konstitusi seperti itu. Karena Keppres untuk saya sebagai Plt Menkes,” kata Gufron di Jakarta, Jumat.

Dia menanggapi itu terkait posisi Menkes yang masih kosong sejak almarhumah Endang Rahayu Sedyaningsih mengundurkan diri. Endang meninggal di RSCM Jakarta pada 2 Mei 2012.

Juru bicara Presiden, Julian Aldrian Pasha menambahkan, bila ada keputusan strategis yang harus  dibuat Kemenkes  di level Menkes maka  Ali Gufron bisa melaksanakannya.

Wamen Ali Ghufron menyatakan, dirinya tetap bekerja seperti biasa di tengah kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi soal posisi, kedudukan, dan status wakil menteri yang diketuk Mahkamah Konstitusi, Selasa (5/6) lalu.

“Memang ada yang menginterpretasikan bahwa posisi Wamen menjadi ‘status quo’ kalau belum ada kepres baru, tapi disisi lain, namanya jabatan ya, kalau belum diberhentikan kan berarti masih tetap bekerja,” kata Ghufron.

Ghufron juga menekankan bahwa dirinya selain mendapatkan Kepres pengangkatan sebagai Wakil Menteri, juga mendapatkan Kepres bagi pengangkatannya sebagai pelaksana tugas Menteri Kesehatan, paska wafatnya Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih.

“Jadi tidak benar kalau dibilang ada kekosongan kepemimpinan di Kementerian Kesehatan,” ujarnya.

Ghufron menyatakan selain tetap melaksanakan tugasnya seperti biasa, ia juga masih tetap bisa mengambil keputusan sebagai pelaksana tugas Menteri sebelum Presiden mengangkat Menteri Kesehatan yang baru.

“Jelas tetap bisa mengambil keputusan. Tapi jika ada keputusan yang sifatnya sangat strategis dan berdampak luas kepada masyarakat, tetap harus koordinasi dengan presiden atau wapres, atau paling tidak menteri koordinator,” ujarnya.

Julian juga mengatakan pemerintah masih menyusun Keputusan Presiden untuk pengangkatan Wakil Menteri setelah keputusan Mahkamah Konstitusi pada awal pekan ini.

Saat ini pembahasan Keppres yang baru masih dilakukan dan kepala negara juga menerima masukan dari berbagai pihak mengenai hal tersebut sehingga nantinya Keppres yang baru tidak menimbulkan multitafsir.

“Presiden senantiasa menerima masukan dari manapun, dari berbagai kalangan. Baik diminta ataupun tidak. Jadi kalau ada suatu masukan dari lembaga, organisasi, dipersilahkan. Karena presiden terbuka. Terbuka terhadap semua masukan apalagi berupa masukan dan rekomendasi yang memberikan manfaat bagi kelancaran sistem pemerintahan,” kata Julian.

Dia mengatakan meski ada pihak yang menyatakan bahwa setelah keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi maka Wakil Menteri tidak bisa menjalankan tugasnya, namun bila dikembalikan ke amar putusan Mahkamah Konstitusi maka Wamen yang ada saat ini tetap bertugas hingga adanya Keppres yang baru. (aby/dms)