Friday, 13 December 2019

Menuju Good Governance

Jumat, 15 Juni 2012 — 9:07 WIB

ENAM pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta telah menandatangani fakta integritas di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (14/6). Isinya, mereka berkomitmen tidak akan melakukan korupsi mulai dari pencalonan hingga terpilih nanti.

Komitmen tersebut penting dilakukan sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi kepala daerah.
Kita tentu sangat menyambut baik adanya fakta intergritas tersebut. Namun, kita berharap bahwa komitmen berintegritas tidak sebatas formalitas di atas kertas.

Integritas semacam ini harus disikapi oleh para Cagub dan Cawagub sebagai modal utama untuk menjalankan tata pemerintahan yang baik (good governance). Sebab, warga Jakarta tentunya akan ikut mengawasi apakah fakta intergritas telah dijalankan oleh pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih atau tidak.

Mekanisme kontrol sosial yang baik perlu dibangun sehingga memudahkan warga masyarakat memberikan masukan, merespons setiap kebijakan Pemprov DKI Jakarta. Dengan memberikan ruang yang cukup leluasa kepada warga  untuk memberikan info dan saran, diharapkan dapat lebih awal mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan.
Di sisi lain, mendorong interaksi sosial dan mengajak seluruh anggota masyarakat ikut berpartisipasi merupakan salah satu kunci sukses menuju terciptanya good governance.

Sementara itu good governance akan tercermin dari kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah. Misalnya menjalankan secara baik disiplin anggaran,  mampu menghindari salah alokasi dan investasi. Tak kalah pentingnya adalah  secara terus menerus melakukan upaya pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif.

Kita patut mengapresiasi jika pencegahan korupsi dilakukan secara dini karena fakta menunjukkan kian maraknya kasus korupsi yang dilakukan kepala daerah. Saat ini KPK mencatat ada 173 pimpinan daerah yang terindikasi korupsi.
Berdasarkan kajian KPK pula, kepala daerah yang terlibat korupsi biasanya tersangkut dalam pusaran bisnis sehingga terjebak dalam praktik menyimpang.

Sebenarnya tidak ada larangan kepala daerah berada di pusaran bisnis , sepanjang tetap menjunjung tinggi integritas. Yang merisaukan jika kepala daerah berada di pusaran kepentingan parpol atau oknum parpol. Sebagai kepala daerah mestinya independen dengan menjauhkan diri dari kepentingan pebisnis dan parpol.

Untuk itu perlu dibangun tata kelola pemerintahan yang berdasarkan pada transparansi dan akuntabilitas demi menyejahterakan rakyatnya, bukan pejabatnya.(*)