Monday, 16 December 2019

Buah Lokal Lebih Sehat

Selasa, 19 Juni 2012 — 11:59 WIB

“JANGAN tergiur kepada warna dan tampilan”. Sebab, warna dan tampilan buah impor yang menarik tidak selamanya sehat dan berkualitas. Peringatan tersebut ada baiknya disosialisasikan kepada masyarakat , menyusul termuan terbaru adanya buah impor yang mengandung penyakit.

Badan Karantina Kementerian Pertanian telah menemukan 19 penyakit dan unsur berbahaya yang terkandung dalam sampel buah impor yang diperiksa selama 2 tahun terakhir. Umumnya buah impor yang banyak mengandung penyakit dan unsur berbahaya adalah buah jeruk dan apel.

Repotnya, jeruk dan apel merupakan buah impor yang terbanyak masuk ke Indonesia. Selama empat bulan pertama tahun 2012 (Januari –April ), Badan Pusat Statistik (BPS)  mencatat impor buah jeruk sebesar 146 ribu ton dengan nilai 139,2 juta dolar AS. Buah impor terbesar kedua yaitu jenis apel dan pear dengan total 89 ribu ton dengan nilai 76,4 juta dolar AS.

Dilihat dari asal, China masih merajai sebagai pemasok jeruk impor ke Indonesia. Dalam empat bulan terakhir Negeri Tirai Bambu ini mengekspor jeruk ke Indonesia mencapai 139,9 ton dengan nilai 128, 2 juta dolar AS atau hampir 90 persen dari total impor jeruk.

Secara keseluruhan, impor buah – buahan selama periode yang sama mencapai 292 ribu ton dengan nilai 298,2 juta dolar AS atau setara Rp2,6 triliun.

Jumlah ini diprediksi kian meningkat mengingat buah impor masih bebas masuk Indonesia. Upaya memperketat buah impor hingga kini belum terlaksana. Bahkan, untuk kesekian kalinya pemerintah Indonesia menunda aturan pengetatan impor holtikultura (buah dan sayur impor). Semula peraturan tata niaga impor dijadwalkan bulan Maret, lalu ditunda hingga 15 Juni. Dan, sekarang ditunda lagi menjadi 28 September 2012.

Penundaan yang sampai tiga kali ini mengesankan Indonesia sudah berada di bawah kendali negara lain. Semestinya pemerintah berani secara tegas mengetatkan masuknya buah impor, apalagi setelah ditemukan tidak hanya  hanya mengandung penyakit, juga kandungan residu logam berat dan ada pula berformalin.

Jika penundanaan ini dilakukan karena belum siapnya infrastruktur  dan importir, mestinya pemerintah memiliki kewajiban untuk menggalakkan produk dalam negeri, buah lokal.

Terus membanjirnya buah impor dengan harga murah tentu saja membuat buah lokal kalah bersaing di negeri sendiri. Dengan menunda pengetatan buah impor tak ubahnya membiarkan jutaan petani buah berkutat dengan derita yang berkepanjangan. Padahal keberpihakan pemerintah kepada para petani sangat diharapkan guna mendongkrak produktivitas dan pengembangan pasar. Apalagi hasi penelitian menyebutkan buah lokal lebih sehat.

Kita tentunya tidak ingin buah lokal milik petani busuk karena kalah bersaing dengan buah impor. Perlu ada terobosan baru menyelamatkan nasib jutaan petani yang berada di ambang kehancuran. (*)