Monday, 14 October 2019

Wacana Pemekaran Kabupaten Bogor Barat Kembali Mengemuka

Kamis, 21 Juni 2012 — 0:23 WIB
iluswacana

BOGOR (Pos Kota) – Wacana pemekaran Kabupaten Bogor dipecah menjadi Kabupaten Bogor Barat kembali mengemuka. Sejumlah elite politik lokal berjanji akan mendesak pemerintah dan DPR RI melakukan pengkajian bahkan mereka membentukan kolasi partai mendukung pemekaran ini.

Lima partai, PAN, Golkar, Hanura, Demokrat, dan PKS sudah berkolisi untuk menyukseskan pembentukan Kabupaten Bogor Barat. Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Bogor Usep Saefullah mengakui partainya dan beberapa partai sudah menanyakan masalah ini ke Kemendagri. “Pemekaran Bogor Barat sudah tak bisa ditunda lagi apapun alasannya,” katanya, Rabu.

Reaski senada dilontrakan Ketua Fraksi PKS Kabupaten Bogor Eko Syaiful Rohman yang mengetatakan semua persyaratan pemekaran sudah lengkap, bahkan hasil kajian tim independen juga sudah menyatakan kelayakan pemekaran. “Tinggal pembahasan di Komisi II DPR RI dan selanjutnya diserahkan ke Presiden,” katanya.

Sedangakn tujuan pemekaran, lanjutnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengingat saat ini jumlah penduduk Kabupaten Bogor mencapai 4,9 juta jiwa. Sementara pusat industri dan perdagngan banyak menumpuk di wilayah bagian tengah dan timur. Sedangkan bagian barat masih banyak belum disentuh. “Adanya ketimpangan inilah yang mendorong kami perlunya pembentukan Kabupaten Bogor Barat,” jelasnya.

Wacana pemekaran ini sudah mengemuka sejak tahun 2000. Namun baru 2006 lalu Pemkab Bogor serius menanggapi tuntutan pemekaranni dengan membuat kajian terhadap daerah Bogor barat. Sebuah lembaga konsultan PT Bermuda lalun diminta melakukan kajian dan disimpulkan Bogor barat layak jadi kabupaten. Rencananya di kabupaten ini terdapat 14 kecamatan. Kemudian tima konsultan dari ITB meneliti letak calon ibukotanya. Kala itu tim yang dipimpin Prof Dr Joko Sularyo menunjuk Desa Cigudeg Kecamatan Cigudeg, sebagai calon ibu kota.

Namun pembahasan mendadak tak tedengar lagi gaungnya. Berbagai spekulasi bermunculan, mulai hilangnya berkas pemekaran di Kementerian Dalam Negeri hingga pemerintah menolak adanya pemekaran wilayah lagi. “Hilangnya wacana pemekaran ini lantaran terlalu lama tidak disinggung-singgung lagi. Saat inilah untuk membahas kembali wacana ini,” timpal Ketua DPD Partai Golkar Ade Ruhendi. (iwan)