Thursday, 21 November 2019

Ahli Waris Segel SDN Jombang VII – Serpong

Selasa, 26 Juni 2012 — 22:22 WIB
SDN01

PAMULANG (Pos Kota) – Kesal dan kecewa akan hasil pertemuan dan sikap Pemkot Tanggerang Selatan (Tangsel) dalam penyelesaian kasus sengketa atau pemanfaatan lahan seluas 1.000 meter yang dibangun SDN Jombang VII, Cilenggang, Serpong, ahli waris menyegel pintu kelas dan mengeluarkan seluruh kegiatan belajar dan mengajar selama ini.

Ahli waris lahan seluas 1000 meter yang dibangun SDN VII Jombang saat menyegel pintu kelas gedung sekolah tersebut. (anton)

“Dengan berat hati kami terpaksa menyegel pintu kelas dengan papan dan mengeluarkan sejumlah kursi, meja dan lainnya yang selama ini dipakai belajar mengajar siswa SDN Jombang VII, Cilenggang,” kata Erna Sumarni, ahli waris usai pertemuan dengan perwakilan Pemkot Tangsel dipimpin Asda I Hartadi Wijaya, Kepala BPN setempat Heru Wibisono dan lainnya, Selasa (26/6).

Penyelesaian masalah lahan seluas 1000 meter bukan melalui prosedur hukum atau ruislagh tapi tetap ganti rugi atau uang tunai. Namun, permintaan itu terkesan ahli waris merasa diombang ambing dalam memutuskan persoaalan yang sudah dijanjikan.

Perabotan sekolah dan belajar siswa SDN Jombang VII  Cilenggang – Serpong, seperti bangku dan meja dikeluarkan dan terserak di halaman, sebagai buntut sangketa tanah berlarut-larut. (anton)

Menurut dia, kalau tanah ini milik negara saya tentunya akan mengikuti jalur hukum yang ada untuk mempertahankan tanah tapi ini tanah keluarga dan bersertifikat jadi wajar jika kami meminta uang ganti rugi secara tunai.

“Kalau terus begini mendingan tak ada pertemuan,” ujarnya sambil meninggalkan pertemuan dan langsung menuju gedung SDN VII Jombang.

Sesampainya di sekolah tersebut, sejumlah ahli waris langsung mengeluarkan meja dan kursi yang biasa dipergunakan anak didik belajar dan mengajar ke halaman sekolah mereka.

Tak hanya itu, pintu kelas juga langsung disegel dengan papan yang dipaku.

TETAP TEMPUH JALUR HUKUM

Sementara itu, Asisten Daerah I Kota Tangsel, Hartadi Wijaya, menuturkan Pemkot Tangsel akan membayar ganti rugi kepada ahli waris sekolah tersebut. Namun tetap ada proses yang harus dilalui sesuai dengan jalur hukum.

“Ini kan uang negara jadi semuanya harus melalui proses dan perencanaan, sehingga nantinya dari sisi hukum pemerintah tidak disalahkan oleh penegak hukum,” ujarnya.

Untuk menuntaskan masalah itu, tambah dia, Pemkot Tangsel sudah menunjuk pengacara yaitu Kasie Hukum Perdata dan Tata Usaha Kejari Tigaraksa, Agus Chandra agar proses penyelesaian dilakukan secara hukum.

“Proses ganti rugi lahan yang berkaitan dengan Pemkot Tangsel harus melalui jalur hukum agar tidak menimbulkan permasalah baru dikemudian hari,” tuturnya apalagi kasusnya muncul setelah Tangsel berdiri sendiri sedangkan data yang ada gedung sekolah tersebut merupakan aset dari Pemkab. Tangerang yang diserahkan ke Pemkot Tangsel untuk menyelesaikan secara hukum.

Guna menuntaskan masalah ini, tambah dia, pihaknya akan tetap berupaya melalui pendekatan personal kepada ahli waris karena Pemkot Tangsel tetap akan membayar ganti rugi tapi melalui jalur dan mekanisme aturan penggaran yang ada walaupun melakukan cara pendekatan. (anton/dms)