Sunday, 20 October 2019

Jika Tidak Diberi Mobil Dinas

Kades di Karawang Ancam Unjukrasa

Kamis, 23 Agustus 2012 — 13:15 WIB
Foto Ilustrasi

Foto Ilustrasi

KARAWANG (Pos Kota) – Kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Karawang ancam akan berunjukrasa ke Pemkab Karawang apabila pengadaan mobil operasional untuk desa tidak segera direalisasikan.

Mereka minta pembagian mobil tersebut bertepatan dengan peringatan HUT Karawang yang jatuh 14 September mendatang sesuai dengan kesepakatan yang disampaikan sekretaris daerah (Sekda) Pemkab Karawang.

“Sesuai hasil rapat dengan Sekretaris Daerah, Asisten Pembangunan, dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, mobil operasional desa akan dibagikan 14 September,” ujar Ketua APDESI Karawang yang juga Kepala Desa Purwadana, Kecamatan Telukjambe Timur, Asep Komara kemarin.

Asep menegaskan, jika janji Pemkab yang disampaikan melalui Sekretaris Daerah Iman Sumantri tidak ditepati, maka pihaknya akan mengerahkan semua kades untuk berunjuk rasa. “Tidak ada alasan bagi Pemkab untuk tidak merealisasikan pengadaan mobil operasional desa tersebut. Apalagi anggaran untuk pembelian mobil sudah tersedia,” ujar Asep Komara.

Dikatakan juga, penundaan pembelian mobil desa dengan dalih tidak ada payung hukumnya (regulasi-Red), merupakan sikap ketidaktegasan bupati. Sebab, program pengadaan mobil desa tentunya telah ditentukan melalui pembahasan yang panjang disertai dengan aturan-aturan yang menunjang terhadap program tersebut.

“Anggaran untuk pengadaan mobil itu sudah ada di APBD 2012. Sementara aturannya sudah ada yakni Permendagri nomor 17 tahun 2007 tentang Pengelolaan Teknis Aset Milik Daerah,” ujar Asep.

Dikatakan juga, selama ini Kepala BPMPD terkesan ketakutan untuk merealisasikan pengadaan mobil operasional desa. Mereka berdalih tidak memiliki dasar hukum untuk pengadaan mobil desa, sehingga takut dipermasalahkan seperti terjadi di Kabupaten Bekasi.

“Kami pernah melakukan komunikasi dengan Apdesi Bekasi, tidak ada penyelidikan dari KPK tentang mobil desa. Jadi tidak ada alasan lagi untuk menunda pengadaan mobil desa tersebut,” tambah Asep.

Keberadaan mobil operasional desa sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sebab, mobil itu nantinya bisa digunakan untuk segela keperluan, seperti membawa orang sakit, ibu hamil, atau mendistribusikan bantuan ke masyarakat, kata Asep..

Disebutkan, saat ini semua anggota DPRD Karawang bisa dengan tenang menggunakan mobil dinas milik Pemkab dengan status pinjam pakai. Padahal, tidak ada aturan yang mengharuskan semua anggota DPRD mendapat fasilitas mobil dinas.

“Sesuai regulasi yang berlaku hanya unsur pimpinan dewan yang mendapat fasilitas itu. Tapi pada kenyataannya, semua wakil rakyat di Karawang menggunakan mobil dinas,” ungkap Asep.

Di tempat terpisah, Kepala Desa Lemahmukti, Kecamatan Lemahabang Wadas, Muhamad Anda mengatakan, sejauh ini kepala desa belum menerima informasi susulan terkait program pengadaan mobil operasional desa tersebut. Informasi awal yang mereka terima, mobil akan dibagikan bertepatan dengan HUT Karawang 14 September mendatang.

Namun, akhir-akhir ini tersiar kabar bahwa pengadaan mobil desa terancam gagal karena pihak BPMPD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merasa ragu untuk mewujudkan program itu. “Konon, program pengadaan mobil desa masih sedang dikonsultasikan dengan BPKP Jabar,” ujar Muhamad Anda.

Belakangan, lanjut Anda, terdengar informasi, anggaran pembelian mobil itu bakal dialihkan untuk keperluan lain seperti pembangunan insfrastruktur desa. “Terus terang kami sangat terobang-ambing oleh informasi itu. Yang pasti, jika pengadaan mobil desa tidak terealisasi kami akan berunjuk rasa,” ujar Anda (nourkinan)

Foto Ilustrasi