Wednesday, 23 October 2019

Rugikan Negara Rp 10,4 Miliar

Kejati Banten Terus Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal

Selasa, 28 Agustus 2012 — 18:53 WIB
korupkapal288

SERANG (Pos Kota) – Kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan delapan unit kapal di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten senilai Rp 10,4 miliar, terus diselidiki pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten.

Tim penyelidik menerjunkan tim ahli dari Kementerian Perhubungan untuk memeriksa spesifikasi dan kelaikan kapal Inka Mina, bantuan dari DKP Banten untuk kelompok nelayan di Karangawantu Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Selasa (28/8).

Tim dari Departemen Perhubungan yang diwakili Seksi Keselamatan dan Kelaikan Kapal Administrasi Pelabuhan (Adpel) Merak, memeriksa sejumlah spesifikasi kapal, mulai dari mesin hingga fasilitas lainya, serta surat-surat perijinan berlayar kapal tersebut.

Dari hasil pemeriksaan, pihaknya menemukan sejumlah fasilitas kapal yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak yang dibuat antara Dinas Kelautan Dan Perikanan (DKP) Banten dan pihak pengusaha, selaku penyedia barang.

“Kalau secara keseluruhan kapal ini laik jalan, itu dibuktikan dengan pengakuan nelayan yang sudah melakukan uji coba kapal ini. Serta adanya surat ijin berlayar dari Adpel dan departemen perhubungan,” ujar Hardi Sugianto tim ahli dari Adpel Departemen Perhubungan Merak, saat melakukan pemeriksaan kapal inka mina di Pelabuhan Karangantu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang.

Diterangkan Hardi, pihaknya hanya diminta melakukan pemeriksaan terhadap kelaikan kapal untuk digunakan melaut oleh nelayan, serta memeriksa kelengkapan fasilitas dan jenisnya. Bukan pada perbandingan harga dan kondisi barang pada kapal tersebut.

“Memang ada beberapa barang yang tidak sesuai dengan rekomendasi kita (adpel-red), serta ada barang yang seharusnya terdapat dalam kapal tersebut, tapi tidak kita temukan,” ungkapnya.

Asintel Kejati Banten, Dicky R Rahadjo menyatakan, pihaknya belum bisa menyimpulkan hasil pemeriksaan tim. Karena masih membutuhkan waktu untuk melakukan analisa. “Ya kita masih harus memeriksa, lagian kita belum dapat laporan dari tim adpel terkait hasil pemeriksaan tersebut,” ujarnya.

Dicky juga menjelaskan, hasil pemeriksaan tim ahli tersebut sebagai upaya mencari data dan bukti dugaan korupsi dalam pengadaan kapal tersebut. Jika nanti dari hasil pemeriksaan Adpel ditemukan ketidakpuasan, pihaknya mengaku tidak menutup kemungkinan untuk memeriksa kapal yang ada dilokasi berbeda.

“Kita tunggu aja dulu hasil yang ini, kalau tidak puas kita periksa yang lain. Kan masih banyak kapalnya,” unkapnya. (haryono)

Teks : Tim Kemenhub periksa kapal bantuan untuk nelayan