Saturday, 19 October 2019

Uji Materi Kandas, Pilgub DKI Tetap Dua Putaran

Kamis, 13 September 2012 — 21:46 WIB
Mahkamah Konstitusi-1

JAKARTA (Pos Kota) – Upaya uji materiel tiga warga DKI Jakarta kandas, setelah  permohonan mereka terhadap pasal 11 ayat 1 dan ayat 2 UU Pemda DKI Jakarta Nomor 29 Tahun 2007 ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

Akibatnya Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta tetap harus berjalan dua putaran.

“Majelis MK menolak permohonan dari pemohon (tentang Pilgub),” kata Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD ketika membacakan hasil sidang uji materiel oleh tiga warga DKI di gedung MK, Jakarta, Kamis.

Dengan putusan tersebut, maka Pilgub DKI Jakarta akan tetap digelar dua putaran, apabila salah satu kandidat Pillihan Pilgub  DKI putaran pertama tidak ada calon yang meraih 50 persen suara plus satu. Maka, suara terbanyak dalam putaran kedua-lah sebagai Gubernur DKI Terpilih.

Alasan MK terdapat perbedaan antara UU Pemda DKI Jakarta Nomor 29 Tahun 2007 dengan UU Pemda, yang mengatur hal sama, tapi berbeda tentang ketentuan perolehan suara pasangan calon, sebagai penentu dilaksanakannya pemilihan putaran kedua.

Namun dengan adanya perbedaan tersebut, tidak dengan sendirinya bertentangan dengan prinsip perlakuan yang sama, yang dijamin oleh konstitusi, seperti diatur dalam pasal 28D ayat I UUD 1945. Sebab perbedaan dimungkinan sesuai pasal 18B ayat I, yakni pengaturan terhadap daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa.

Ketiga warga DKI Jakarta yang mengajukan permohonan uji materiel, adalah warga Cipinang Asem, Jakarta Timur Abdul Havid, Warga Rawamangun, Jakarta Timur M Huda dan warga Cilandak, Jakarta Selatan Satrio Fauziadamardji.

Menurut pemohon pelaksanaan Pilgub DKI dalam dua putaran dinilai melanggar pasal 24A ayat 1, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 dan pasal 28 I ayat 2 UUD 1945. Sedangkan dasar KPU untuk melaksanakan Pilgub putaran kedua hanya mengacu pada UU Pemda DKI, yang berisi Pilgub akan digelar putaran kedua, bila tidak tercapai suara 50 persen plus satu.

JALAN TENGAH

Kuasa hukum pemohon Muhammad Soleh menyatakan putusan MK adalah jalan tengah bagi proses Pilgub DKI Jakarta yang tengah berjalan (dan direncanakan akan pencoblosan, 20 September 2012).  “Putusan ini sebagai upaya meredam keresahan, jika gugatan dikabulkan.”

Menurut Soleh, sebenarnya MK dapat mengambil keputusan terhadap uji materiel, setelah pemungutan suara, 20 September. Dia juga menilai, bila putaran kedua tetap dilakukan, maka mengacu kepada paradigma publik, ada potensi pemborosan angaran hingga Rp200 miliar. (ahi/dms)