Monday, 09 December 2019

Pemilu Serentak Harus Dievaluasi

Minggu, 16 September 2012 — 16:18 WIB
mulyanakusu169

PURWAKARTA (Pos Kota) – Ketua Majelis Nasional Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Mulyana W Kusumah menilai, usulan pemerintah melaksanakan Pilkada serentak pada 2013-2015 harus dievaluasi. Pasalnya, pelaksanaan pilkada serentak memicu terjadinya kevakuman pemerintah di daerah.

“Usulan ini harus dievaluasi bersama dengan memerhatikan ekses yang akan muncul dengan pelaksaan pilkada serentak. Pemerintah pun harus bercermin terhadap pelaksanaan pilkada yang sudah berlangsung di beberapa daerah. Pengalaman masa lalu harus dijadikan pelajaran,” ujar Mulyana W Kusumah menjawab Pos Kota usai berdiskusi soal Pemilu bersama aktifis Purwakarta di Sekretariat Forum Study Goverment (FSG) Situ Buleud, Purwakarta.

Menurutnya, ada sisi keuntungan dan kerugian dengan pelaksanaan Pilkada serentak. Keuntungan yang pertama tentunya efektifitas administrasi yang diharapkan bisa menurunkan biaya pemilu yang selama begitu besar.

Hanya saja, lanjut Mulyana, proses penyelenggaraan yang lebih cepat memang akan menjadi masalah karena akan ada sejumlah kepala daerah yang harus berhenti sebelum masa jabatan berakhir. Situasi tersebut memicu kevakuman kekuasaan. Kondisi ini tentunya harus dicegah.”Jelas, ini sebuah kerugian,” imbuh Mulyana.

Pada bagian lain, Mulyana menjelaskan, kekisruhan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di setiap Pilkada kerap berakhir di MK. Namun harus diketahui, sengketa DPS tidak menjadi pertimbangan MK untuk memenangkan gugatan. ” Pemahaman ini harus diubah,”serunya.

Tujuan demokrasi, sebut dia, terpenuhinya hak warga negera untuk memilih dan hak konstitusional tersebut dijamin oleh UU. Ia mencontohkan, sengketa Pilkada di Kutawaringin Barat, dijadikan pertimbangan MK karena terjadi bentuk teror mental agar masyarakat memilih calon tertentu.

Ditempat yang sama Ketua Panwaslu Kab Purwakarta Didin Syafrudin mengajak masyarakat tidak terjebak dalam praktek politik transaksional. ” 1 detik kita salah menentukan pilihan, 5 tahun kesengsaraan diterima,”tukasnya.

Diakuinya, keterlibatan pemilih di politik transaksional tersebut karena pendidikan politik masih rendah. Peran lembaganyalah sebagai pengawas mensosialisasikan agar pola pikir masyarakat tidak mementingkan kepentingan sesaat. “Demokrasi ini terwujud bila melek masyarakat sudah terbangun,” pungkasnya. (dadan)

Teks : Ketua Majelis Nasional Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Mulyana W Kusumah