Friday, 06 December 2019

Menikahi Gadis di Bawah Umur

Bupati Garut Bisa Diancam Hukuman 15 Tahun

Selasa, 4 Desember 2012 — 22:42 WIB
ilusbupati

PASAR REBO (Pos Kota) – Kasus nikah kilat Bupati Garut, Aceng H. M. Fikri, dengan warganya yang masih berusia 18 tahun, Fani Oktora, mendapat perhatian serius dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA). Selain akan membantu memberikan terapi, lembaga yang peduli terhadap masalah anak tersebut juga bersedia mengawal Fani hingga ke proses hukum.

Menurut Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait, pejabat berusia 40 tahun itu, dapat diseret ke meja hijau atas kasus nikah kilatnya dengan Fani. Sebab, saat dinikahkan secara siri pada 14 Juli 2012, dan diceraikan melalui SMS empat hari setelahnya, gadis yang lahir Oktober 1994 itu masih berusia 17 tahun.

Hal tersebut, tandas Arist, melanggar Undang-undang Perlindungan Anak (UU PA) no 23 tahun 2002 yang melarang terjadinya pernikahan usia dini. Sekalipun, menurut UU No. 1 Tahun 1974 memang disebutkan, usia minimal perempuan untuk menikah adalah 16 tahun.

“Definisi anak itu adalah dari dalam kandungan sampai umur 18 tahun. Di bawah itu masih dikategorikan anak. Ketika dilarang UU PA, maka bupati ini telah berhubungan seksual dengan anak di bawah umur, dan termasuk kekerasan seksual,” kata Arist, di kantornya, di Jl TB Simatupang, Pasar Rebo, Jaktim.

Dengan fakta tersebut, Arist menegaskan, pejabat yang baru tiga tahun memimpin Pemkab Garut itu dapat dijerat dengan pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang persetubuhan orang dewasa dengan anak-anak. Ancaman hukuman dari pasal ini adalah 15 tahun penjara.

“Kedua orang tua Fani juga dapat terseret karena mengizinkan terjadinya perkawinan antara Fani dan Aceng. Anak dalam pernikahan dini itu tidak bisa diminta persetujuannya. Sehingga semua yang terlibat dan mendukung pernikahan dini bisa dituntut karena melanggar UU Perlindungan Anak,” papar Arist.

Sedianya, kata Arist, Fani Oktora dan keluarganya, akan mendatangi Komnas PA pada Selasa (4/12) pukul 10:00 untuk mengadukan dan meminta pengawalan hukum pada Komnas PA. Namun urung dilakukan lantaran, kondisi Fani masih tertekan dan trauma sehingga jatuh sakit.

“Pihak keluarga mau meminta bantuan Komnas PA untuk terapi psikologi dan bagaimana pengawalan hukumnya. Namun dari SMS-nya, yang bersangkutan mengatakan enggak jadi datang karena Fani masih mengalami trauma dan tertekan sehingga jatuh sakit,” kata Arist.

Meski begitu, Arist menyatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak keluarga dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Jawa Barat sebagai pendamping Fani, untuk menindaklanjuti kasus ini. “Kami akan mengawal proses hukum dan juga memberikan terapi untuk Fani,” kata Arist. (yulian)

  • ganteng

    hukum potong burung nya aja biar gak bisa kawin lg tuh penjahat kelamin