Monday, 21 October 2019

Aceng Fikri dan DPRD Garut Saling Menunggu

Jumat, 4 Januari 2013 — 23:49 WIB
Aceng Fikri

BANDUNG (Pos Kota) – Hubungan  Bupati Garut Aceng Fikri dan anggota DPRD setempat pasca paripurna, hingga Jumat masih belum harmonis.

Keduanya  belum bersedia untuk duduk bersama memusyawarahkan persoalan kasus nikah siri sang Bupati yang sudah masuk gedung Mahkamah Agung.

“Kami tetap menunggu hasil keputusan MA. Hasilnya kita lihat saja nanti,“ kata Wakil Ketua DPRD Garut Dedi Hasan, ke wartawan Jumat (4/12).

Dia menandaskan, pada prinsipnya apa yang dihasilkan rapat paripurna sudah bulat dan tak bisa diganggu. Terlebih  hasilnya sudah direkomendasikan ke MA dan pihaknya kini menunggu hasil. “ Hasil Rapat paripurna itu sudah bulat. Jadi rapat syah dan sesuai dengan tata tertib,“ tambahnya.

Diberitakan, hasil rapat paripurna merekomendasikan beberapa pelanggaran yang dilakukan Bupati Aceng, satu diantaranya  melanggar undang undang atas nikah siri.

Terkait dengan persoalan itu, kubu Aceng beberapa hari lalu melaorkan Ketua DPRD dan anggota termasuk ke Pansus ke Mapolres Garut.

Dalam laporannya, kubu Aceng yang diwakili kuasa hukumnya menyoroti soal rapat paripurna yan dinilai menyalahi tata tertib serta masalah dokumen palsu dari forum ulama.

Kubu Aceng siap mencabut laporanya jika ketua dan anggota DPRD mencabut laporannya di MA.

Menyikapi persoalan itu, Wakil Ketua DPRD Dedi Hasan, mengaku tak gentar. “ Jangan terlalu dipersoalkan itu hak mereka dalam rangka pembenaran diri,“ tegasnya. Oleh karenanya, dengan langkah kubu Bupati melapor ke Polres tidak perlu dipermasalahkan karena merupakan hak bupati dan kuasa hukumnya.

“Lapor ke polisi itu hak mereka  untuk mencari pembenaran di atas. Fakta yang sesungguhnya,“ ujar dia.

Menyinggung ancaman kubu Aceng yang akan membongkar anggota DPRD Garut banyak yang beristeri dua, Dedi Hasan, menambahkan, tak ada masalah. Dia mengaku tidak tahu, sangat tidak etis harus menanyakan ke setiap anggota masalah isteri.

“Insyaallah kami beristeri satu dan nikahnya pun tercatat di pemerintahan (KUA),“ tangkis Dedi seraya menambahkan rapat Paripurna yang digelar menghabiskan biaya Rp 300 juta.(Dono/d)