Monday, 21 October 2019

Ditolak Sebagai Peserta Pemilu, PKPI Mengadu ke DKP, ORI dan MK

Selasa, 12 Februari 2013 — 16:54 WIB
PKPI logo

JAKARTA (Pos Kota)  – Surat penolakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan perintah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyertakan Partai   Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai peserta Pemilu 2014, dinilai hanya surat biasa. Sehingga tidak dapat membatalkan keputusan Bawaslu.

Sutiyoso-PKPI

Teks Foto Sutiyoso dalam jumpa pers. (Rizal)
“Surat KPU Nomor 94/KPU/II/2013, tanggal 11 Februari 2013 yang ditujukan kepada Bawaslu merupakan naskah dinas yang bentuknya kategori surat biasa, atau sejenis surat keterangan,” ujar Ketua Umum PKPI, Sutiyoso, di Jakarta, Selasa (12/2).

Menurutnya, surat tersebut bukan bagian dari naskah dinas berbentuk peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan KPU. Oleh karena itu, sesuai Peraturan KPU 04/2009, surat tersebut tidak bersifat mengikat bagi penyelenggara Pemilu dan pihak lain seperti Bawaslu dan pihak lain seperti Bawaslu dan PKPI.

“Jadi selain tidak mempunyai kekuatan hukum, kedudukannnya juga nyata-nyata lebih rendah dari keputusan Bawaslu yang dibentuk berdasarkan UU. Jadi harus diabaikan dan tidak sekali-kali dapat membatalkan keputusan Bawaslu,” ujarnya.

Ia juga menilai dengan mengeluarkan surat tersebut, memperlihatkan bahwa sebenarnya tidak sanggup melaksanakan ketentuan perundang-undangan. “Jadi KPU telah jelas-jelas melanggar sumpah dan janji jabatan. Juga memperlihatkan KPU tidak berpedoman pada azas penyelenggara Pemilu,” katanya.

Karena itu Sutiyoso memastikan, dalam dua hari ke depan PKPI akan membawa kasus ini  ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisi Ombudsman RI dan ke Mahkamah Konstitusi. (Rizal/d)