Monday, 09 December 2019

Kejaksaan Pertimbangkan Batalkan Paspor Susno

Senin, 29 April 2013 — 20:12 WIB
ilussusno

JAKARTA (Pos Kota) – Kejaksaan Agung tengah mempertimbangkan membatalkan paspor milik mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Purn. Susno Duadji.

“Kenapa tidak,” kata Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Adjat Sudradjat yang disampaikan melalui Kapuspenkum Setia Untung Arimuladi kepada Pos Kota, Senin sore.

Namun demikian, dia belum dapat memastikan langkah terserbut, karena institusinya sudah mengajukan permintaan oencarian dan penangkapan Susno Duadji. “Informasi terkahir, mereka sudah menutup semua pintu keberangkatan di tempat pemberangkatan imigrasi (TPI),” ujarnya.

Bagi Imigrasi, pembatalan paspor dapat dilakukan sepanjang ada permohonan dari Kejaksaan Agung. “Tentu saja dapat dilakukan, seperti kasus Zarima Mirafsur, Nazaruddin dan tersangka kasus korupsi lainnya yang melarikan diri,” kata sebuah sumber Pos Kota di Ditjen Imigrasi, secara terpisah

Untung mengakui pencegahan keberangkatan Susno Duadji sudah dilakukan sejak penyidikan dan penuntutan, tapi karena keterbatasan pencegahan hanya setahun, maka Kejaksaan kini memasukan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

INTERPOL

Pada bagian lain, Kapuspenkum menyatakan dengan dimasukannya Susno dalam DPO dan telah diajukan ke Polri, tentu secara otomatis Susno masuk dalam pencarian Interpol.

Penetapan DPO dilakukan, setelah tim eksekutor dari Kejari Jakarta Selatan mendatangi ketiga rumah Susnoi di Kebayoran Baru, Fatmawati dan Cinere nihil.

Pengacara Susno Duadji memprotes penetapan status buron kepada kliennya. Dia meminta tim eksekutor mengedepabkan hukum dan bukan memaksakan kehendak.”Pak Susno berada di suatu tempat dikawal sejumlah orang. Dia bukan melarikan diri,” tegasnya.

ANCAMAN PIDANA

Praktisi hukum Boyamin Saimanmenyatakan dirinya sengaja datang ke Kejaksaan Agung, guna mendukung langkah Jaksa Agung untuk mengeksekusi Susno Duadji.

Ia menduga eksekusi Susno penuh dengan keanehan. Mulai sikap Kapolda Jabar Irjen Pol. Tubagus Anis Angkawijaya, yang menghalang-halangi eksekusi Susno dengan cara membawa Susno ke Polda Jabar dan bukan menyerahkan ke Eksekutor.

“Tindakan itu dapat dikategorikan menghalangi eksekusi dan dapat dipidana lima tahun sesuai Pasal 22 UU Tipikor.” (ahi)