Tuesday, 12 November 2019

Sjamsul Nursalim Masih Kurang Bayar Rp.4,7 Triliun

Selasa, 21 Mei 2013 — 18:47 WIB
Sjamsul Nursali. (dok)

Sjamsul Nursali. (dok)

JAKARTA (Pos Kota) – Meski sudah lima tahun diungkapkan oleh Jampidsus (saat itu) Kemas Yahya Rahman, namun sampai ini belum ada tanda-tanda gugatan (perdata) kepada Sjamsul Nursalim terkait kurang bayar dalam kasus BLBI Bank BDNI sebesar Rp4,735 triliun.

“Sampai saat ini, tidak ada Surat Kuasa Khusus (dari Menkeu). Jadi apa yang bisa dilakukan,” kata Jamdatun (Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara) ST Burhanuddin kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Selasa (21/5).

Namun begitu, bukan berarti institusinya tidak melakukan apa-apa terkait penyelesaian kurang bayar obligor Sjamsul Nursalim, yang sempat membawa jaksa penyelidik Urip Tri Gunawan harus masuk bui selama 20 tahun, karena menerima suap sebesar Rp6,1 miliar dari Arthalyta Suryani.

Menurut Burhanuddin, sesuai dengan ketentuan perundangan, sebagai jaksa pengacara negara, baru bisa menggugat kalau sudah ada kuasa dari negara dan memperoleh SKK (Surat Kuasa Khusus) dari pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan.

Persoalan SKK ini sudah sempat disinggung saat Edwin P Situmorang (Jamdatun saat itu) dan bahkan sudah dibicarakan dalam tahapan teknis. Hanya saja sampai kini tidak ada khabarnya.

KURANG BAYAR

Jampidsus (Jaksa Agung Muda Pidana Khusus) Kemas Yahya Rahman sempat menyinggung obligor Sjamsul kurang bayar Rp4,735 triliun dalam penyilidikan kasus BLBI Bank BDNI.

Selain, penjelasan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyerahan aset Sjamsul ke BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) guna pembayaran utang BLBI (Bantuan Likuidita Bank Indonesia) dalam kerangka MSAA (Master of Settlement Acqusition Agreement).

Dalam kaitan ini, Sjamsul tidak terbukti. Namun Kejagung sempa dibuat geger ketika Urip tertangkap tangan dengan uang 661 ribu dolar dari Arthalyta alias Ayin.

Sjamsul sendiri sejak usai berobat ke Jepang, 2002 sampaio kini masih tinggal di Singapura. (ahi/d)

 

  • untungsetiawan56@yahoo.com

    mental maling dari pejabat,seharusnya,mereka yg ditangkap,jika tdk mau disuap,kekayaan negara tdk akan bisa dibobol dgn seenaknya,lihat kekayaan alam;freeport dll