Wednesday, 11 December 2019

KPK Harus Dievaluasi Soal Pemahaman Kasus Pencucian Uang

Senin, 3 Juni 2013 — 14:01 WIB
cuciuang36

JAKARTA (Pos Kota) – Guru Besar Hukum Universitas Parahyangan Bandung, Jawa Barap, Asep Warlan Yusuf, menilai tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita harta kekayaan tersangka koruptor dan menjerat tersangka dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) harus dievaluasi. KPK harus bisa lebih memahami apa makna TPPU atau money laundry.

“Saya melihat tindakan KPK dengan menyita berbagai hasil korupsi secara membabi buta dan nampak tidak memahami arti pencucian uang. KPK harus belajar lagi arti pencucian uang dengan benar,” ujar Asep Senin (3/6).

Asep menjelaskan bahwa arti cuci uang adalah uang haram dicuci dalam usaha yang dikelola yang seolah legal dan menghasilkan uang kembali kepada si pencuci uang.

Dia mencontohkan seperti Gayus Tambunan dan Dhana Widyatmika yang mencuci uang dengan memiliki usaha pom bensin, showroom dan sebagainya.

”Jadi uang kotor dimasukkan ke usaha yang legal dan kembali ke si pencuci sebagai uang yang legal,” jelasnya.

Oleh karena itu tindakan KPK menyita mobil maupun barang mewah lain yang diberikan Ahmad Fathanah kepada perempuan-perempuan yang dikenalnya bukanlah pencucian uang. “Itu pemberian uang saja atau pembayaran atas jasa-jasa tertentu yang tidak termasuk pada pencucian uang. Kalaupun ada prostitusi dibalik itu, itu bukan TPPU, itu pidana lain dan bukan menjadi urusan KPK,” tegasnya.

Ketua DPR Marzuki Alie.Dirinya mengatakan harus dibedakan antara tindak pidana pencucian uang dan hal-hal yang bersifat sosial kemasyarakatan.Jangan sampai menurutnya kegiatan kegiatan sosial dianggap pencucian uang karena pekerja sosial pasti mendapatkan bantuan dari dermawan dan mereka tidak mungkin menanyakan sumber uangnya.

”Banyak juga pejabat itu yang menjadi ketua panitia pembangunan mesjid ataupun lembaga-lembaga sosial.Dalam membangun mesjid misalnyakan tidak mungkin kita tanya kepada orang yang menyumbang ini duit darimana asalnya, apakah ini hasil korupsi atau tidak.Orang menyumbang yah kita terima dengan niat baik dan kita tidak pernah klarifikasi. Tapi yang jelas uang itu disalurkan untuk kepentingan masyarakat.Jangan sampai ini membuat orang takut membangun mesjid, ataupun tempat ibadah lainnya dan lembaga sosial,” tegasnya.

Marzuki menilai bahwa pemberian-pemberian uang kepada wanita-wanita teman dekat Fathanah bukanlah pencucian uang.”Yah misalnya ada seorang koruptor membeli bakso dari uang hasil korupsi, masak dikatakan itu TPPU?Orang jualan bakso kan harus dibayar, masak tukang baksonya harus ditahan?Contoh lain kalau dia kasih keponakannya masak itu TPPU?Bagaimana kalau uang korupsi itu dipakai oleh koruptor untuk memasang iklan?Apakah media yang kena TPPU? Ujarnya heran sambil mengatakan KPK harus bisa menegaskan perbedaan pencucian uang ini. (prihandoko)

Teks : Fatanah jadi tersangka kasus pencucian uang