Friday, 06 December 2019

Sapta Indonesia Ajukan Judicial Review Iklan Rokok

Minggu, 14 Juli 2013 — 11:39 WIB
rokok29

JAKARTA (Pos Kota)- Solidaritas Advokat Publik untuk Pengendalian Tembakau Indonesia (SAPTA- Indonesia) mengajukan judicial review terkait UU No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Dalam pasal 46 ayat 3 huruf c tersebut intinya menyebutkan bahwa iklan rokok dibolehkan untuk dipromosikan walaupun tidak dengan wujud rokok.

Menurut Tubagus Haryo Karbyanto SH, coordinator Sapta Indonesia bahwa pasal tersebut jelas bertentangan dengan pasal 46 ayat 3 huruf b yang dengan tegas melarang promosi atas bahan atau zat adiktif.
“Fakta hukum telah menunjukkan bahwa tembakau (rokok) sesuai pasal 113 ayat 2 UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dikatagorikan sebagai zat adiktif,” jelas Tubagus.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pun lanjut Tubagus pada tahun 2011 telah menjatuhkan putusan yang menguatkan dasar hukum bahwasannya rokok merupakan produk mengandung tembakau yang bersifat adiktif melalui putusan MK No 19/PUU-VIII/2010.
Menurut Tubagus memperbolehkan iklan dan promosi rokok sama artinya mendorong masyarakat mengonsumsi rokok yang mengandung lebih dari 4000 jenis zat kimia dengan 69 zat diantaranya bersifat karsinogenik. Selain itu rokok juga mengandung nikotin yang bersifat adiktif yang berdampak negative atau menimbulkan kerugian konstitusional dibidang kesehatan masyarakat, ekonomi, dan rusaknya generasi muda bangsa Indonesia.

“Jadi pasal yang kita judicial review berimpilikasi pada pelanggaran UUD 1945 pasal 28 D ayat 1 sehingga menimbulkan ketidakpastian, ketidakserasian dan ketidakseimbangan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan,” tambahnya.
Atas dasar itulah Sapta Indonesia meminta agar MK membatalkan materi muatan pasal 46 ayat 3 huruf c UU Penyiaran sepanjang mengenai frase promosi rokok yang memperagakan wujud rokok masih bertentangan dengan pasal 28A, 28B ayat 2, pasal 28C ayat 1, pasal 28D ayat 1 dan 28H ayat 1 UUD l945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Judicial review tersebut sudah diajukan ke majelis hakim MK pekan lalu, dan berharap MK segera mengabulkannya.

(inung/sir)