Friday, 13 December 2019

Ribuan Buruh di Sukabumi Demo Soal UMK

Senin, 7 Oktober 2013 — 18:33 WIB
buruh

SUKABUMI (Pos Kota) – Ribuan buruh di Kabupaten Sukabumi kembali berunjukrasa menuntut penetapan besaran upah minimum kabupaten (UMK). Kali ini, buruh yang tergabung dari beberapa serikat pekerja menyuarakan aspirasinya di gedung Pendopo Negara Kabupaten Sukabumi, Senin (7/10)

Pantauan di lokasi, demonstran berdatangan ke pendopo secara bergelombang menggunakan sepeda motor dan kendaraan roda empat. Mereka karyawan dari sejumlah perusahaan yang ada di wilayah utara Sukabumi seperti Kecamatan Cicurug, Cidahu, Parungkuda, dan Cibadak.

Mereka langsung menggelar aksi orasi sambil membawa berbagai spanduk berisi tuntutan. Mereka mendesak agar langsung dipertemukan dengan Bupati Sukabumi, Sukmawijaya. Sayangnya, Sukmawijaya tengah tugas luar sehingga membuat para buruh kian semangat melakukan orasi.

Koordinator aksi dari Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI), Dadeng Nazarudin mengatakan aksi mereka untuk menuntut besaran UMK 2014 harus sesuai dengan nilai kebutuhan hidup layak (KHL). Saat ini, UMK Kabupaten Sukabumi mencapai sebesar Rp 1.201.020.

Dari hasil survei yang dilakukan buruh, kata Dadeng, besaran KHL mencapai Rp 2.290.961. Idealnya, besaran UMK pada 2014 mendatang mencapai sebesar Rp 2,2 juta per bulan.

Dadeng mengatakan, massa buruh akan melakukan aksi lebih besar bila besaran UMK jauh dari yang diharapkan kalangan pekerja. Malah, mereka mengancam akan melakukan mogok daerah yang merupakan bagian dari agenda mogok nasional. Rencana mogok nasional yakni pada tanggal 28, 29, dan 30 Oktober mendatang.

“Kami menuntut bupati akan merekomendasikan nilai UMK kepada gubernur sebesar Rp2.290.961. Kami juga menolak instruksi presiden tentang ketentuan kenaikan upah 2014,” tegas Dadeng.

Sekda Pemkab Sukabumi, Adjo Sardjono mengatakan, pemkab akan menampung semua aspirasi termasuk dari buruh terkait penetapan UMK 2014. Termasuk akan mempertemukan buruh dengan bupati.

“Untuk nilai UMK nantinya akan dilakukan sesuai aturan yang ada. Dan nilai KHL yang sudah ada sekitar Rp1,5 juta lebih. Nilai KHL ini hasil survey dewan pengubahan kabupaten (depakab) yang merupakan perwakilan buruh, pengusaha, dan pemerintah,” cetusnya. (sule)

Teks : Buruh demo minta besaran UMK ditetapkan

  • Rhamadhan Priatna

    Aduh buruh ini ga mikirin akibatnya nanti jk bsran umk jd 2.2 jt psti bnyak prusahaan yg tutup lalu bisa kah mereka bertanggungjawabdgn kelg buruh…mnrt sy mah jgn terlalu ngotot lah yg pntng jalan semuanya..buruh dan perusahaan….dan tdk ada PHK..paham ga kang dadeng???

  • ray

    Menurut saya,kita menuntut hak boleh,sebesar apapun yang kita mau.Namun apakah dari kita sebagai buruh itu sendiri sudah memberikan yang terbaik untuk perusahaan dimana kita bekerja??coba sipikirkan lagi,kira-kira apakah tuntutan kita sudah sewajarnya ataukah sebaliknya???????