Thursday, 14 November 2019

Layanan Kesehatan Anggota TNI/Polri Dikelola BPJS

Sabtu, 12 Oktober 2013 — 14:35 WIB
*ist

*ist

JAKARTA (Pos Kota)- Terhitung 1 Januari 2014, layanan kesehatan sekitar 3 juta anggota  TNI/Polri  beserta keluarganya dikelola oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pengalihan pengelolaan layanan kesehatan tersebut memungkinkan anggota TNI/Polri dan keluarganya bisa berobat ke mana saja, terutama rumah sakit milik pemerintah pusat dan daerah serta rumah sakit mitra BPJS.
“Selama ini, anggota TNI/Polri dan keluarganya hanya bisa berobat ke rumah sakit Bhayangkara atau rumah sakit milik TNI. Tetapi pada era BPJS nantinya, pembatasan tersebut tidak lagi berlaku,” papar Wakapolri Komisaris Jenderal Oegro Seno disela sosialisasi BPJS bagi anggota Polri, kemarin.
Selama ini premi asuransi anggota TNI/Polri dikelola oleh Pusat Layanan Kesehatan (Pusyankes) TNI/Polri. Tetapi pada era BPJS premi kesehatan tersebut sepenuhnya dikelola oleh BPJS yang merupakan hasil transformasi PT Askes.
Komjen Oegro Seno menegaskan, tak hanya urusan premi yang akan dialihkan. Pengelolaan balai layanan kesehatan, serta rumah sakit Bhayangkara nantinya juga akan diserahkan kepada BPJS dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum secara luas.
 “Proses pengalihan pengelolaan layanan kesehatan sampai saat ini memang baru sebatas pengalihan pengelolaan premi asuransi. Tetapi pada saatnya nanti TNI/Polri juga akan menyerahkan pengelolaan rumah sakit yang berada di bawah pengelolaan TNI/Polri,” tambahnya.
Terkait pengalihan pengelolaan layanan kesehatan anggota TNI/Polri beserta keluarganya tersebut, Dirut PT Askes Fachmi Idris menjamin bahwa peserta BPJS dari kelompok TNI/Polri akan menerima manfaat yang sama dengan sebelumnya. Artinya tidak ada manfaat dan hak-hak yang berkurang sedikitpun meski premi anggota TNI/Polri dikelola oleh badan yang berasal dari non TNI/Polri.
Fachmi menjelaskan, selain TNI/Polri, per 1 Januari 2014, BPJS juga akan mengelola layanan kesehatan peserta Askes social (PNS) sebanyak 16,4 juta, peserta Jamkesmas 86,4 juta dan peserta Jamsostek 8 juta. “Total kita akan kelola dana kesehatan bagi 113 juta penduduk Indonesia,” lanjutnya.
Meski bukan sesuatu yang mudah, dijelaskan Fachmi, keberadaan BPJS mutlak ada sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Promosi dan sosialisasi BPJS kepada seluruh elemen masyarakat serta percepatan penerbitan regulasi sebagai acuan teknis BPJS sudah seharusnya menjadi agenda utama pemerintah. (inung/yo)
  • bawono

    BPJS = Boleh Pulang Jika Sehat.
    Selama belum sehat akan diobati
    dengan pelayanan murah senyum
    setulus hati para juru kesehatan. Amiiiin.
    Tapi Lebih baik jaga diri tetap sehat.
    sehat = Senang Enak Hati Tentrem.