Thursday, 14 November 2019

Indonesia Masuk Anggota Dewan IMO

Selasa, 3 Desember 2013 — 21:54 WIB
IMO

JAKARTA (Pos Kota) – Indonesia kembali terpilih menjadi anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) Katagori C untuk periode 2014 – 2015 pada  sidang Assembly IMO ke 28 di  markas besar IMO London, Inggris, Jum’at ( 29/11).

Delegasi Indonesia, yang dipimpin Menteri Perhubungan EE Mangindaan, mampu menjaring suara 132 negara anggota IMO menempati uratan ke empat.  Berada di posisi 1, Singapura dengan 143 suara, posisi ke 2 Turki dengan 136 suara dan Afrika Selatan dengan 134 suara.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, Capt Bobby R Mamahit mengatakan dengan terpilih kembali sebagai dewan IMO  merupakan bentuk pengakuan dan apresiasi masyarakat internasional terhadap peran Indonesia yang selama ini telah secara aktif memberikan kontribusi positif terhadap kegiatan IMO terkait dengan keamanan dan keselamatan pelayaran serta perlindungan lingkungan laut.

Menteri Perhubungan EE Mangindaan pada sambutannya menerangakan  Indonesia komitmen pada bidang  perhubungan laut sebagai suatu bagian yang integral terhadap pembangunan ekonominya.

Hal itu terkait wilayahnya yang berbentuk kepulauan, padatnya lalu lintas laut, dan juga terletak pada persimpangan perdagangan internasional yang menghubungkan Asia, Australia dan Amerika serta menghubungkan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia.

Dikatakan juga, sejak menjadi anggota IMO pada tahun 1961, Indonesia telah berpartisipasi secara aktif dalam seluruh kegiatan IMO, khususnya dalam mempromosikan pembangunan kerja sama internasional dalam keamanan dan keselamatan maritim serta perlindungan lingkungan kelautan.

“Komitmen Indonesia yang kuat lebih jauh dibuktikan oleh implementasi Non Convention Vessel Standard (NCVS)  bagi kapal berbendera Indonesia, implementasi Kode ISPS, penetapan National Data Centre (NDC) dan implementasi Marine electronic Highway (MEH) di Kantor Pelabuhan Batam,” kata Menhub.

Indonesia selalu secara aktif mempromosikan kerja sama untuk keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan kelautan di Selat malaka dan Singapura.
Indonesia juga memimpin dan memainkan peran yang penting dalam menetapkan dan mengatur suatu Mekanisme Kooperatif di bawah pengaplikasian Artikel 34 dan 43 dari UNCLOS 1982. (dwi/d)