Thursday, 21 November 2019

Pemerintah Harus Tegas

APBN Mengendap Capai Rp109 Triliun

Selasa, 14 Januari 2014 — 17:10 WIB
Uang rupiah

Uang rupiah

JAKARTA (Pos Kota) – Pemerintah pusat harus segera berikan tindakan untuk memberi efek jera kepada pemerintah daerah yang mengendapkan anggaran APBN. Sebab, untuk anggaran 2014 total dana yang tidak terserap mencapai Rp109 triliun, sehingga memperlambat perekonomian untuk rakyat.

“Kami mendesak pemerintah pusat, untuk memberi tindakan seperti  mempublikasikan kepada masyarakat, daerah mana saja yang mengendapkan anggaran daerahnya,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR  Harry Azhar Azis, dalam rilisnya, kemarin.

Dia menambahkan, dengan publikasi tersebut, masyarakat akan tahu seperti apa kinerja pemimpin daerahnya. Dan dari situ juga, rakyat sendiri yang memberikan sanksi sosial atas kegagalan Pemda-nya tersebut. Selain itu, Kemenkeu juga harus merumuskan faktor yang menyebabkan terjadinya penyerapan anggaran yang tidak maksimal itu. Sebab, bisa saja kesalahan itu terjadi karena kebijakan pemerintah pusat sendiri.
Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Ada pun seluruh anggaran daerah itu dikucurkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan masuk dalam pos anggaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Mengutip data Kemenkeu, Harry mengatakan, dana daerah yang mengendap hingga akhir tahun anggaran 2013 mencapai angka fantastis Rp109 triliun. Angka ini meningkat Rp 10 triliun dari akhir tahun 2012 yang tercatat sebesar Rp99,24 triliun. Bahkan melonjak signifikan dari Rp22,18 triliun pada akhir tahun 2002.

“Artinya, kurun waktu 11 tahun terjadi peningkatan pengendapan anggaran daerah sebesar 5 kali lipat. Ini menunjukkan tidak adanya perencanaan anggaran daerah yang dirancang secara optimal bagi kesejahteraan rakyat,” kata dia.

Menurut Harry, perencanaan dan alokasi pembiayaan setiap daerah seharusnya dilakukan sebelum mata anggaran, pos kegiatan, dan total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut diketok palu. Apalagi, lanjut dia, dalam skema penyusunan anggaran yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), setiap daerah dipersilakan mengusulkan total anggaran APBD berikut pos-pos kegiatan yang akan dilaksanakan oleh daerah tersebut. (winoto/yo)