Thursday, 24 October 2019

FKHK Ajukan Uji Materi Kewenangan MK

Senin, 24 Februari 2014 — 19:35 WIB
Mahkamah Konstitusi-n

JAKARTA (Pos Kota) – Forum Kajian Hukum Konstitusi (FKHK) mengajukan uji materi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).

Undang Undang yang memberi kewenangan itu dinilai bertentangan dengan konstitusi.

“Dari kajian seminar dan berbagai diskusi yang telah dilakukan. Kami dapat simpulkan kewenangan MK dalam tangani sengketa Pemilukada) adalah inkonstitusional,” kata juru bicara FKHK Ryan

Muhammad dalam rilisnya di gedung MK,  Jakarta, Senin (24/2). Gugatan diajukan oleh juga oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Esa Unggul selaku pemohon II,  Joko Widarto (pemohon III) dan
Achmad Saifudin Firdaus (pemohon IV).

Dalam perkara yang tercatat dalam nomor 97/PUU-XI/2013. Mereka menyoal  pasal 236C UU No 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 29 ayat 1 huruf e UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal-pasal ini dinilai  bertentangan dengan pasal 24C ayat 1 UUD 1945.
Hakim konstitusi, yaitu Arief Hidayat  meminta para pemohon untuk berpikir kritis, sebab jika kedua pasal dimaksud  konstitusional, terus lembaga mana yang lalu harus mengadilinya.

“Kalau tidak ada lembaganya, apa biar tawuran dan diselesaikan dengan anarkis,” kata Arief.

Hakim konstitusi lain Anwar Usman menambahkan apakah dengan dikabulkan permohonan dari pemohon, penyelesaiannya akan kembali ke Mahkamah Agung (MA). “Hal semacam ini perlu dikaji secara mendalam.”

Perkara ini digelar pertama, 2 Desember 2013. Senin (24/2) mendengarkan keterangan pemerintah dan DPR. Sidang lanjutan digelar,  5 Maret 2014. (ahi/d)