Monday, 18 November 2019

Tunjangan Guru Rp 8,3 Triliun ‘Ngendap’ di Kas Daerah

Jumat, 7 Maret 2014 — 23:37 WIB

JAKARTA (Pos Kota) –  Sekitar Rp 8,3 triliun dari total Rp 40 triliun anggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) hingga kini masih mengendap di kas daerah. Padahal uang tersebut sudah ditransfer ke kas daerah oleh Kementerian Keuangan.

“Uang sudah ditransfer, tetapi disisi lain masih banyak guru yang belum menerima tunjangan profesi,” papar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh Nuh, Jumat (7/3).

Karena itu, pihaknya akan segera turun tangan untuk menyelesaikan tunggakan tunjangan sertifikasi guru tersebut. Saat ini Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud bersama BPKP tengah melakukan audit terhadap tunggakan tunjangan profesi guru yang mengendap dikas daerah.

Targetnya, akhir Maret 2014 hasil audit bisa diserahkan ke daerah dan atas hasil audit tersebut selambatnya awal April daerah harus membayarkan tunjangan profesi guru kepada guru-guru yang berhak.

Tunggakan tunjangan profesi guru yang superjumbo tersebut diakui Nuh merupakan realisasi anggaran tahun 2011-2012.  Seharusnya, daerah sudah menyalurkan ke guru-guru yang berhak. Tetapi faktanya masih ada daerah yang menahannya di kas daerah tanpa alasan yang jelas.

“Dengan kata lain, dana tersebut saat ini sudah berada di tangan daerah. Jadi begitu hasil audit sudah kita dapatkan, daerah harus berkomitmen melunasinya,” lanjut Nuh.

Tunjangan profesi guru itu sendiri dibagi menjadi dua, yakni PNS dan Non PNS. Khusus untuk tunjangan profesi guru PNS menggunakan mekanisme tranfer daerah yang dilakukan langsung oleh Kemenkeu. Sedangkan untuk tunjangan guru non PNS, anggarannya masuk ke dalam DIPA Kemdikbud.

Penyaluran yang melalui mekanisme transfer daerahlah yang selama ini sulit untuk diawasi. Sedang tunjangan untuk guru non PNS selama ini lebih terjamin  keteraturan penyalurannya.

“Kami sudah punya sistem penyaluran yang dibuat sejak tahun 2013,” ungkap Nuh.

Munculnya kasus tertundanya penyaluran tunjangan profesi guru PNS tersebut menurut Nuh akibat adanya pemerintah kabupaten/kota yang tidak memiliki  komitmen bersama terkait dengan pembayaran tunjangan sertifikasi guru. Sehingga dana yang sudah masuk ke kas daerah tidak diserahkan kepada guru tepat waktu, tempat jumlah, dan tepat sasaran.

Sementara itu Irjen Kemendikbud, Haryono Umar mengatakan bahwa skema dan mekanisme pembayaran tunjangan sertifikasi guru PNS perlu diubah. Sistem yang berlaku selama  ini, dana sertifikasi digelontorkan padahal verifikasi guru yang berhak menerima tunjangan sertifikasi belum dilakukan.

“Ini akan beresiko terjadi penumpukan anggaran di kas daerah,” ungkap Irjen.

Seharusnya, Kementerian Keuangan menggelontorkan anggaran tunjangan sertifikasi ketika sudah ada kepastian data. Dengan demikian, anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan di lapangan, dan dapat langsung disalurkan kepada guru yang berhak. (inung/d)