Wednesday, 20 November 2019

Pemkot Tangsel KeokDalam Sengketa Tanah

Senin, 17 Maret 2014 — 23:50 WIB
keoksel

PAMULANG (Pos Kota) – Pemerintahan kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) ‘keok’ dalam sidang gugatan sengketa lahan di Pengadilan Negeri Kab. Tangerang terhadap dua lokasi lahan yang kini berdiri gedung SMA N 8 dan SDN Ciledug Barat, Kec. Pamulang. Pemkot diharuskan membayar ganti rugi lahan yang diminta ahli waris.

“Betul kami kalah,” kata Wakil Walikota Tangsel, Benyamin Davnie didampingi Kepala Dinas Pendidikan setempat Mathoda, Senin (17/3).

Menurut dia, kekalahan dalam persidangan gugatan lahan itu berada di lahan gedung SMA N 8 Cirendeu dan SDN Cileduga Barat, Kec. Pamulang tapi karena ada dasar hukumnya setelah di persidangan Pemkot Tangsel tentunya harus memberikan ganti rugi lahan tersebut.

Pihaknya, tambah dia terpaksa menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk membayar ganti rugi sesuai keputusan pengadilan dan untuk dua sekolah tersebut Pemkot Tangsel akan menyiapkan dana sekitar Rp 4 miliar.

Lahan sekolah yang diklaim ahli waris merupakan hasil penyerahan aset dari Pemkab. Tangerang selaku daerah induk pemekaran Kota Tangsel.

Kedua kasus sengketa lahan yang dilaim milik ahli waris kepada Pemkot Tangsel, tambah dia, merupakan sebagian dari delapan bidang lahan yang rawan sengketa karena ada juga ahliwaris lain seperti SDN Jombang VII dan SDN Sawah Baru I dan II serta kantor Kel. Sawah Baru diajukan kepengadilan.

“Saya hanya berharap jika masih ada lahan sekolah atau sarana pendidikan yang bermasalah di Pemkot Tangsel hendaknya jangan langsung main segel dan menyetop dulu karena akan mengganggu aktivitas belajar dan mengajar,” tuturnya .

HARUS ADA MEDIASI

Kepala Dinas Pendidikan Mathoda, mengharapkan kedepan jika masih ada masalah sengketa lahan terhadap gedung sekolah oleh waris hendaknya tak mengganggu aktivitas kegiatan belajar dan mengajar. “Pemkot Tangsel hanya sebagai pengguna lahan beserta gedung sekolah jika ada gugatan hendaknya dilakukan secara kelembangaan atau melalui jalur hukum,” tuturnya.

Anggota DPRD Kota Tangsel, Heri Soemantri, mengatakan kekalahan dalam persidangan sengketa lahan gedung sekolah membuktikan bahwa jajaran Pemkot Tangsel belum padu dalam penangganan berbagai masalah.

Seharusnya, tambah dia, langkah pertama melakukan mediasi pendekatan kepada ahli waris atau yang bersengketa jangan sedikit-sedikit melalui jalur hukum. Sebetulnya kasus itu sudah pernah dibicarakan dalam musrenbang tahun 2012 lalu tapi karena tak berjalan sebagai mestinya yang kini buktinya kalah dan harus membayar ganti rugi milyaran rupiah. (anton)

TEKS: Kondisi gedung SDN Sawah Baru, Kec. Pamulang yang disegel ahli waris beberapa waktu lalu.