Saturday, 14 December 2019

KPK Kembali Tetapkan Tersangka Korupsi Dermaga Sabang

Selasa, 25 Maret 2014 — 19:05 WIB
dersabang

JAKARTA (Pos Kota) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Mantan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Teuku Saiful Ahmad (SA), tersangka kasus korupsi proyek pembangunan Dermaga Sabang Aceh yang dibiayai APBN Tahun Anggaran 2006-2010, Selasa (25/3).

“Setelah gelar perkara dan menangani beberapa perkara, maka penyidik KPK telah meningkatkan penyelidikan ke penyidikan terkait TPK (tindak pidana korupsi) pembangunan dermaga Sabang untuk tersangka SA,” kata juru bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo, di kantornya, Jl. HR Rasuna Said, Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (25/3) sore.

Saiful, menurut Johan, diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) subsidiair Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain Saiful, KPK juga menjerat Kepala PT Nindya Karya Cabang Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darusalam (NAD) merangkap kuasa Nindya Sejati Joint Operation, Heru Sulaksono, dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Penyidik KPK juga telah meningkatkan penyelidikan ke penyidikan terkait TPK pembangunan darmaga Sabang. Penyidik meningkatkan status HS (Heru) menjadi tersangka TPPU,” sambungnya.

Heru, tambah Johan, dikenakan Pasal 3 dan atau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, dan atau Pasal 3 ayat 1 dan atau Pasal 6 ayat 1 UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam kasus ini, sebelumnya, Heru ditetapkan sebagai tersangka bersama Ramadhan Ismi. Ramadhan merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sabang pada BPKS.

”RI dan HS disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP,” kata Johan.

Johan menambahkan, kedua tersangka diduga menggunakan modus mark up atau penggelembungan anggaran yang mengakibatkan negara mengalami kerugian mencapai Rp249 miliar.

Terkait kasus ini, KPK beberapa waktu lalu juga memeriksa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Azwar Abubakar, sebagai saksi. Namun, Azwar dalam pernyataanya, menyatakan tidak tahu soal dugaan korupsi tersebut. Meski begitu dia mengaku pernah menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh usai dilanda bencana tsunami tahun 2004 lalu. (yulian)

Terbaru

Sabtu, 14/12/2019 — 8:49 WIB
Menuju Desa Sejahtera
Panen sawi pakcoy yang dihasilkam warga RW 04 Ciracas. (ifand)
Sabtu, 14/12/2019 — 8:46 WIB
Lurah dan Warga RW 04 Ciracas Panen Sawi Pakcoy
sampah
Sabtu, 14/12/2019 — 8:23 WIB
Sampah, Harus Disingkirkan?