Sunday, 15 December 2019

Ketua API: Kenaikan TDL 20-30 Persen Tidak Dukung NKRI

Rabu, 23 April 2014 — 14:39 WIB
Ilustrasi-Jaringan listrik

Ilustrasi-Jaringan listrik

JAKARTA (Pos Kota) – Pemerintah dinilai melakukan kebohongan publik dengan menaikkan tarif dasar listrik. Sekitar 20 persen-35 persen. Bahkan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) melalui. Ketuanya Ade Sudrajad mengatakan kebijakan tersebut tidak mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kenaikkan TDL bukan untuk meningkatkan daya saing, tapi justru akan memicu impor produk hulu hingga hilir secara besar-besaran,” kata Ade di sela pameran Indo Intertex-Inatex-Indo Dyechem 2014,di PRJ, Rabu (23/4).

Pada awalnya, kenaikan TDL ditentukan untuk skala besar, tapi sekarang untuk semua dan naik antara 34-38 persen. “Akibat kenaikan TDL, biaya produksi otomatis naik 15 persen dan impor akan semakin membanjir.”

Selama ini, katanya, impor TPT (tekstil dan produk tekstil) saja sudah mencapai 70 persen. Dengan kenaikan ini bisa 100 persen impor.

“Kebijakan ini terburu-buru dan tidak memikirkan rakyat. Ini karena Indonesia terkotak-kotak. Masing-masing kementerian punya peraturan dan kebijakan sendiri, ” ujarnya.

KOMPENSASI

Dirjen Basis Industri Manufaktur (BIM), Kementerian Perindustrian, Harjanto mengungkapkan, pihaknya tengah memikirkan kompensasi insentif akibat kenaian TDL, khususnya bagi industri skala menengah kecil.

“Kenaikan TDL, dikhawatirkan akan memicu kenaikan impor khususnya bahan baku hulu.Makanya harus ada insentif sebagai kompensasi. Kemenperin lagi memikirikan hal ini,” kata Harjanto.

Menanggapi hal tersebut, Ade menilai kalaupun ada kompensasi, tidak akan membantu karena kenaikan energi harus dibayar dengan energi. Siapa yangg mau kompesasi kalau upah naik 40 persen setiap tahun, pekerja juga tidak mau itu.

(tri/sir)