Monday, 14 October 2019

Anggaran Tak Penting Di Disdik Capai Rp2,4 Triliun

Rabu, 2 Juli 2014 — 16:01 WIB
Ilustrasi

Ilustrasi

GAMBIR (Pos Kota) – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Andi Baso Mappapoleonro mengungkapkan banyak pos anggaran ganda dan tidak penting di Dinas Pendidikan.  Jumlah anggaran yang masuk dalam APBD 2014 mencapai Rp2,4 triliun.

“Contohnya, ada beberapa proyek pengadaan mebel. Kenapa harus beli mebel baru? Kalau ada yang rusak, mestinya bisa panggil tukang untuk memperbaiki,” papar Andi di Balaikota, Gambir,  Rabu (2/7). Begitu juga sejumlah proyek pengadaan filling cabinet baru, padahal barang yang lama cuma rusak ringan, misalnya kunci hilang atau pintu susah dibuka.

Hal tidak penting seperti ini, mestinya Dinas Pendidikan tidak perlu mengajukan proyek pengadaan baru, melainkan perawatan saja. “Proyek seperti ini harus dikunci dan anggaran yang tidak terpakai itu rencananya akan disimpan ke kas daerah dan baru akan dipergunakan untuk proyek lain tahun mendatang,” kata Andi.

Secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Lasro Marbun mengaku tidak terlibat dalam susunan anggaran pendidikan 2014 yang diusulkan sejak 2013. Sebab, dia  menduduki jabatan Kadisdik sejak Februari 2014. “Anggaran masih disusun  Kadisdik terdahulu, Pak Taufik Yudi Mulyanto, yang kini menjadi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Lasro mengaku  dirinya juga terkejut melihat anggaran pendidikan yang tumpang-tindih dan sebagian tidak penting. “Misalnya, ada pos anggaran rehab berat sekolah dan rehab total di sekolah yang sama,” ungkap Lasro menambahkan  pos anggaran itu kegiatannya serupa, hanya saja namanya yang berbeda.

“Anggaran dengan jumlah total Rp2,4 triliun itu kebanyakan untuk pengadaan perlengkapan sekolah, rehab sekolah, dan anggaran rehab sekolah. Tapi setelah dicek di lapangaan ternyata kondisinya tidak urgen,” kata Lasro heran kenapa usulan semacam itu bisa lolos, sedangkan proyek yang lebih penting banyak dicoret.

Lasro menambahkan ternyata jumlah anggaran pengadaan perlengkapan sekolah jauh lebih besar dibanding rehab sekolah. “Atas temuan penggelembungan anggaran ini, saya berencana melaporkan kepada Gubernur DKI Jakarta (non aktif) Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk dicarikan solusinya,” pungkasnya. (joko/yo)

Foto: Istimewa