Tuesday, 22 October 2019

Cegah Penangkapan Ikan Ilegal

Kementerian KKP Perketat Pengawasan

Selasa, 8 Juli 2014 — 11:38 WIB
Foto-Tangkapan ikan (dokumentasi)

Foto-Tangkapan ikan (dokumentasi)

JAKARTA (Pos Kota)-Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan kegiatan pengawasan dengan meningkatkan pemeriksaan, saat kapal akan menjalankan operasi penangkapan dan usai kembali ke pelabuhan.

Hal itu dilakukan guna mencegah dan menanggulangi Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing.

“Pemeriksaan dilakukan saat kapal akan berangkat demi mengatasi berbagai keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan, serta biaya operasional kapal pengawas,” kata Dirjen PSDKP, Syahrin Abdurrahman, pada acara diskusi mingguan dengan Komunikan (Komunitas Wartawan Kelautan dan Perikanan), di Ruang Cakalang, Gedung Minabahari III Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta.

Menurut dia, IUU Fishing berpotensi mengancam ketersediaan bahan pangan yang bersumber dari ikan. Oleh karena itu, pengawasan saat kapal masih berada di pelabuhan dan setelah kembali dari operasi penangkapan ikan sangat penting.

Pengawasan dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dokumen, kesesuaian antara kapal perikanan, alat penangkapan ikan atau alat bantu penangkapan ikan di dokumen perizinan. Selanjutnya, setelah kapal kembali dari laut dilakukan pemeriksaan hasil tangkapan, kemudian memastikan hasil tangkapan didistribusikan dan digunakan sesuai ketentuan.

Kegiatan pengawasan ini sejalan dengan Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) tahun 1995 yang dikeluarkan oleh FAO (Food and Agriculture Organization). Dalam CCRF, FAO telah merumuskan acuan yang dapat diterapkan oleh negara-negara di dunia dengan menerapkan sistem Monitoring Control and Surveillance (MCS) tentang pengelolaan dan pembangunan perikanan yang tertib, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

(faisal/sir)

Foto-ilustrasi