Monday, 21 October 2019

Mantan Gubernur Papua Dicegah KPK ke Luar Negeri

Selasa, 12 Agustus 2014 — 20:15 WIB
suebu1

JAKARTA (Pos Kota) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan pecegahan ke luar negeri terhadap lima orang terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Detail Engineering Design PLTA di Sungai Mamberamo, Papua, tahun anggaran 2009 dan 2010. Salah satu yang dicegah yakni Barnabas Suebu, mantan Gubernur Papua yang sudah menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

“Ada pencegahan terkait dugaan TPK (Tindak Pidana Korupsi) kasus Papua dengan tersangka BS (Barnabas Suebu). Yang bersangkutan dicegah untuk enam bulan ke depan,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, di kantornya, Jl. HR Rasuna Said, Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (12/8).

Selain Barnabas, keempat orang lainnya yang dicegah adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua, Jannes Johan Karubaba; Direktur Utama PT Konsultan Pembangunan Irian Jaya (PT KPIJ), Lamusi Didi; GM PT IKA, Prasetyo Adi; dan konsultan Portal Engernering Perkasa, Wicaksono Nugroho. Mereka juga dicegah ke luar negeri untuk enam bulan ke depan.

“Permintaan pencegahan sudah diajukan KPK ke Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, sejak 11 Agustus 2014,” ujar Johan.

Para tersangka tersebut dijerat dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 kesatu KUHPidana. Pelanggar pasal berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan itu dapat dipidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Adapun, nilai proyek 2009 dan 2010 DED itu, papar Johan, sekitar Rp56 miliar. Sementara kerugian negara yang bisa disimpulkan KPK saat ini sekitar Rp36 miliar. (yulian)

Barnabas Suebu,