Wednesday, 13 November 2019

Lelang Elektronik Perlambat Penyerapan APBD DKI

Minggu, 7 September 2014 — 21:31 WIB
e-online

JAKARTA (Pos Kota) – Lemahnya penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2014, dikarenakan banyak faktor. Salah satunya adalah rendahnya penetapan harga lelang suatu kegiatan, sehingga saat ditayangkan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), tidak ada perusahaan yang bersedia mengikuti.

“Perusahaan tidak mau mengikuti lelang, karena tidak ada untungnya, bahkan bisa merugi,” ujar Bendahara Umum Lembaga Pengkajian Informasi Pembangunan Bangsa (LPIPB), Jimmy Sidabutar di Jakarta, Minggu (7/9). “Sudah ratusan paket lelang yang sempat ditayangkan, lalu dibatalkan karena tak ada peminat,” tambahnya.

Keuntungannya tidak sebanding dengan tenaga dan waktu yang dikeluarkan. “Tak heran kalau sampai sekarang penyerapan APBD baru sekitar 21 persen yang artinya banyak rencana program pembangunan yang gagal dilaksanakan dari APBD sebesar Rp 72 triliun. Upaya penghematan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, kata Jimmy, mestinya menutup berbagai kebocoran. “Bukan mengurangi nilai proyek yang akhirnya tidak diminati pengusaha,” kritiknya.

Salah satu perusahaan yang mengeluhkan rendahnya nilai lelang adalah PT Ratu Badis Perkasa. Perusahaan tersebut mengerjakan kegiatan jasa cleaning service di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. Nilai kontrak yang didapat Rp 170.147.600, dipergunakan untuk membayar gaji pekerja cleaning service serta membeli peralatan dan pembersih lantai, sabun dan sebagainya.

“Setelah dihitung, keuntungan bersih kami hanya Rp 1 juta. Itu sangat tidak masuk akal, karena sebagai pengusaha setidaknya kami berharap keuntungan 10 persen,” ucap Sudung S, Direktur PT Ratu Badis Perkasa.

Sudung mengungkapkan, saat ini banyak rekan pengusaha tidak mau lagi mengikuti lelang. Bukti keengganan pengusaha untuk ikut lelang, bisa dilihat dari data LPSE. “Ratusan paket lelang yang sudah diumumkan LPSE, akhirnya dibatalkan,” ungkapnya.

Terkait persoalan tersebut, anggota DPRD DKI Jakarta, Syarif, mengimbau pihak eksekutif, dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur bisa bekerjasama dengan SKPD. Apa yang dibutuhkan SKPD, harus diakomodir.

“Kita sebagai legislatif, pengontrol eksekutif, mengimbau pimpinan provinsi bisa bekerjasama dengan SKPD. Tujuannya agar penyerapan anggaran bisa maksimal,” tandas politisi Gerindra ini. (Joko/d)