Wednesday, 16 October 2019

Naikkan BBM & Parkir

Selasa, 9 September 2014 — 0:49 WIB

PEMERINTAH Provinsi DKI dan Polda Metro Jaya menunjukkan tajinya dengan menindak tegas pemilik kendaraan yang memarkir mobil seenaknya. Sanksi denda Rp500 ribu sudah diberlakukan mulai Senin (9/8). Parkir liar di bahu jalan atau di trotoar sama saja merampas hak pengendara lain serta pejalan kaki.

Kita patut mengapresiasi sikap tegas aparat demi mengurai kemacetan di Ibukota. Pemilik kendaraan berani melanggar hukum, aparat pun harus berani menindak. Kemacetan di Jakarta sudah mendekati titik kritis. Ibukota tak mampu lagi menanggung beban kendaraan yang setiap tahun terus bertambah.

Data di Polda Metro Jaya, tahun 2013 tercatat sekitar 16 juta unit kendaraan tiap hari berseliweran  di Jakarta. Rinciannya, 11 juta sepeda motor, sisanya kendaraan roda empat baik mobil pribadi maupun angkutan umum. Dalam setahun ada 1,5 juta pengajuan STNK kendaraan baru. Artinya pertumbuhan kendaraan tercatat 9-10 persen setiap tahun.

Di sisi lain infrastruktur yang ada tidak memadai. Panjang jalan di Ibukota hanya 7.650 kilometer dengan luas jalan 40,1 kilometer atau 0,26 persen dari luas wilayah DKI. Padahal di negara lain, rasio antara jalan dengan luas wilayah mencapai 12 persen. Salah satu biang kemacetan adalah padatnya kendaraan yang setiap hari masuk Ibukota, baik milik warga Jakarta sendiri maupun dari kota penyangga.

Kantung-kantung parkir pun tidak mampu menampung kendaraan, hingga meluber ke jalan dan membuat simpul kemacetan kian parah. Pemprov DKI dan pemerintah usat harus bersinergi mencari solusi yang tepat. Kemacetan lalu lintas sangat merugikan masyarakat. Dari segi ekonomi, kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp12,8 triliun/tahun.

Untuk mengatasi hal ini, Pemprov DKI didukung Polda Metro Jaya, harus lakukan langkah cepat dan berani. Bersihkan jalan raya dari parkir kendaraan, sterilisasi jalur busway terus digalakkan, dan jatuhkan sanksi berat bagi pelanggar. Langkah lainnya, naikkan tarif parkir. Tingginya tarif parkir akan membuat warga berfikir ulang untuk membawa kendaraan.

Pemerintah pusat juga tak perlu ragu mengambil tindakan radikal. Pemilik kendaraan pribadi mesti dipaksa beralih ke angkutan massal. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Pertama, cabut subsidi BBM. Dalam APBN-P 2014, dari total subsidi Rp403 triliun, Rp246 triliun di antaranya untuk BBM. Ironisnya, sekitar 70 persen subsidi BBM dinikmati orang kaya. Ini jelas melukai rakyat kecil.

Kedua, naikkan harga BBM. Murahnya harga BBM membuat warga konsumtif, mudah membeli kendaraan baru, hingga pertumbuhan kendaraan kian pesat. Bila harga BBM mahal, orang akan menahan diri. Implikasi lainnya, pemilik kendaraan akan memilih meninggalkan mobil pribadi dan beralih ke angkutan umum.

Ada beberapa keuntungan bila pemerintah pusat dan pemprov mengambil kebijakan itu. Pertama, tingginya denda dan tarif parkir berimplikasi pada bebasnya Ibukota dari belenggu kemacetan. Kedua, naiknya harga BBM berdampak mengurai kemacetan sekaligus membuat subsidi untuk rakyat kecil tepat sasaran. Saatnya pemerintah berani, rakyat pun tidak perlu alergi. **

  • Israil Rail

    BBM NAIK otomatis warga pasti makmur :-D

  • Israil Rail

    s7