Friday, 15 November 2019

Alokasi Dana Masih Kecil

Menakertrans: Pelatihan Cara Jitu Tingkatkan Kompetensi Kerja

Jumat, 31 Oktober 2014 — 8:46 WIB
Foto-Menaker Muh. Hanif Dhakiri.(dok/rihadin)

Foto-Menaker Muh. Hanif Dhakiri.(dok/rihadin)

JAKARTA (Pos Kota) – Kementerian Ketenagakerjaan akan memanfaatkan anggaran pendidikan untuk mendukung dan mengembangkan program pelatihan kerja yang selama ini dijalankan Balai Latihan Kerja (BLK).

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muh. Hanif Dakhiri mengatakan, program pelatihan kerja bagi para pencari kerja dan lulusan pendidikan ini merupakan cara jitu untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi kerja sehingga cepat diserap oleh pasar kerja dan industri atau berwirausaha.

“Salah satu yang menjadi prioritas yang akan kita kembangkan adalah pelatihan kerja. Oleh karena perhatian politik anggaran kepada pengembangan BLK ini sangat penting dan bisa mempergunakan dana pendidikan,” kata Hanif, usai menyambut kepulangan kontingen Kompetisi Keterampilan Asean ASC X dari Hanoi, di Jakarta.

Hanif mengatakan, selama ini alokasi dana pendidikan sebesar 20% selama ini didistribusikan melalui sekitar 17 kementerian dan lembaga termasuk Kemenaker walaupun dapat jatah masih sangat kecil.

“Kalau kita semua bangsa ini berkomitmen untuk meningkatkan SDM, maka selain melalui jalur-jalur pendidikan formal, perhatian untuk kegiatan pelatihan produktif itu juga sangat amat penting sehingga hubungan politik anggaran kepada pengembangan BLK ini sangat penting,” kata Hanif.

Hanif menambahkan penggunaan anggaran pendidikan sangat dibutuhkan untuk mengembangkan program pelatihan kerja di BLK yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pembenahan BLK-BLK yang dilakukan, lanjutnya, terkendala terbatasnya anggaran. “Keberadaan BLK harus mampu mengikuti kemajuan teknologi dan kebutuhan pasar industri. Beberapa aspek yang dibenahi meliputi infrastruktur dan peralatan pelatihan; kuantitas dan kualitas instruktur; metode dan kurikulum pelatihan; serta manajemen pengelolaan BLK,” jelasnya.

Berdasarkan data Kemnakertrans, saat ini terdapat 14 BLK UPTP milik Kemnakertrans dan 261 BLK UPTD milik pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

Sebagai persiapan pengembangan program pelatihan kerja, Hanif mengaku akan melakukan audit terhadap BLK-BLK yang dimilki dan dikelola oleh Pemda Provinsi, Kabupaten/Kota.

“Kita akan lakukan audit terlebih dahulu terhadap BLK-BLK. Sejauh mana eksistensi BLK dan kelayakannya. Apakah peralatan yang ada di BLK up to date apa tidak. Jangan-jangan BLK nya ada tapi alatnya rusak semua tidak bisa dipakai, kita akan audit dulu baru setelah itu merevitalisasi ” tegasnya.

(tri/sir)