Monday, 21 October 2019

Perintah Presiden Jokowi Dicuekin

DKI Sediakan Rp 150 Miliar Anggaran Rapat di Hotel

Sabtu, 15 November 2014 — 7:32 WIB
Ilustrasi

Ilustrasi

JAKARTA  (Pos Kota) – Perintah Presiden Jokowi agar pegawai negeri sipil (PNS) tak rapat di hotel, dicuekin pemerintah daerah.  Buktinya, Pemprov DKI Jakarta tetap mengalokasikan Rp150 miliar/tahun untuk biaya rapat rutin di hotel berbintang.

Alokasi dana itu  terlacak pada rencana kerja pemprov melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015. “Ini bukti Pemprov DKI Jakarta tidak menggubris kebijakan Presiden Jokowi,” ucap Laode Jumaidin, Ketua Forum Warga Peduli Jakarta, Jumat (14/11).

Laode menegaskan,  anggaran rapat di hotel  mestinya tidak perlu sebesar itu. “Masih banyak program yang lebih penting membutuhkan dana itu,” katanya seraya berharap agar anggaran itu dicoret.

Laode juga menyesalkan langkah Presiden Jokowi yang  mengeluarkan kebijakan hanya  secara lisan. “Mestinya dibuat tertulis dong, sehingga bisa dipatuhi pemda,” tegasnya.

50 SKPD

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengakui adanya anggaran tersebut. Anggaran untuk rapat di hotel ada di Satuan Kerja Perangkat  Daerah (SKPD) masing-masing.  “Pemprov DKI Jakarta kan ada 50 SKPD, total nilai anggaran sekitar Rp150 miliar,” ujarnya.

Selama ini rapat yang diadakan  SKPD, kata Heru,  tidak pernah di hotel bintang lima, melainkan hanya hotel bintang empat atau tiga. “Jadi tidak termasuk ke dalam kategori yang dilarang pemerintah pusat,” ucap Budi. (john)