Wednesday, 11 December 2019

Program Masyarakat Mandiri Bakal Ditangani Pemda

Minggu, 23 November 2014 — 18:24 WIB
Tim PNPM Mandiri Perkotaan usai rapim bersama tim dari BPMPKB DKI Jakarta membahas alih kelola program. (ist)

Tim PNPM Mandiri Perkotaan usai rapim bersama tim dari BPMPKB DKI Jakarta membahas alih kelola program. (ist)

JAKARTA (Pos Kota)- Pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan rencananya dialihkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Proses pengalihan dilakukan utuh baik substansi, aset, konsep pengelolaan program maupun tanggungjawab pengelolaan program.

“Setelah 2014 semua kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan seharusnya sudah dilaksanakan Pemda. Dalam hal ini Pemda DKI Jakarta harus segera menyiapkan payung hukum sebagai landasan kuat pelaksanaan dilapangan,” kata Zaenal Marabessy, Kasubbid Partisipasi Masyarakat Bidang Bidang Kemasyarakatan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan KB (BPMPKB) DKI Jakarta, kemarin.

Diakuinya, PNPM Mandiri Perkotaan sebenarnya lanjutan dari Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang ada sejak 1999. Tetapi pada 2001 pendampingan program ini terhenti dengan alasan DKI Jakarta mempunyai program pemberdayaan masyarakat daerah sendiri.

“Namun pada 2007 PNPM Mandiri Perkotaan kembali mendampingi masyarakat dengan jumlah kelurahan yang terbatas sekitar 42 kelurahan,” lanjut Zaenal.

Jumlah kelurahan yang terdampingi tersebut dari tahun ke tahun terus bertambah hingga pada 2014 ini tercatat menjadi 263 kelurahan. Ratusan kelurahan itu menyebar di lima wilayah kota termasuk kabupaten Kepualuan Seribu.

“Untuk Kepulauan Seribu, ada satu wilayah RW yang cukup sulit secara geografis yaitu Sibira. Lokasi ini membutuhkan waktu tempuh hingga 4 jam dari Pulau Kelapa dan ketersediaan kapal sangat terbatas sehingga harus dilaksanakan strategi khusus.Tetapi masyarakat disana tetap mendapat mendampingan sebagaimana wilayah lain,” kata Zaenal.

Sementara itu, Joko Santoso, Kepala Bidang Bina Masyarakat BPMPKB DKI Jakarta mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan terus menggandeng PNPM Mandiri Perkotaan dalam upaya menanggulangi kemiskinan di perkotaan. Terutama program-program penanggulangan kemiskinan yang berada dibawah binaan dan koordinasi BPMPKB DKI Jakarta.

Selama ini PNPM Mandiri Perkotaan terbukti mampu membantu Pemprov DKI Jakarta dalam upaya penanggulangan angka kemiskinan. “Kita terus melakukan koordinasi dan monitoring serta evaluasi hingga nantinya Pemprov benar-benar siap mengelola PNPM Mandiri Perkotaan secara mandiri,” kata Joko. (inung)