Sunday, 15 December 2019

Daerah Perbatasan Harus Lebih Sejahtera

Senin, 24 November 2014 — 18:11 WIB
Perbatasan Indonesia-Malaysia

JAKARTA (Pos Kota) – Ketua Fraksi MPR RI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lukman Edy mengatakan, perbatasan yang kita kenal ada dua yakni, laut dan daratan, di mana diantara ke dua itu, ada perbatasan darat yang bertetangga, misalnya, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Timor Leste, dan Papua dengan Papua Nugini yang beda dengan perbatasan antara Malaysia dan Indonesia yang sering menjadi topik. di dalam negeri.

Dalam Dialog Pilar Negara bertema ‘Nasionalisme di Perbatasan’ di Gedung Perpustakaan MPR RI, Jakarta, Senin (24/11), Lukman Edy menanggapi, isu Malaysia telah mencaplok perbatasan Indonesia. “Harus dilihat dulu kebenarannya. Sebab, banyak kesalahan itu dari masyarakat Indonesia sendiri yang memindahkan patok perbatasan tersebut, ” katanya.

Dijelaskan, kalau kita bicara tentang pendekatan nasionalisme perbatasan sebenarnya ada lima persoalan. Yakni, kesejahteraan, kesejahteraan, kesejahteraan, kesejahteraan bagi masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan dan kelima pertahanan. “Jadi yang penting, kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan, adalah kesejahteraan,” katanya.

Lebih jauh Lukman Edy mengatakan, sebagai contoh, jika negara lain memberikan tanah seluas tiga hektar untuk berkebun, maka seharusnya negara kita memberikan empat hektar tanah untuk berkebun bagi masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan terebut. Karena, kalau lahan mereka lebih kecil, dapat dipastikan masyarakat, dapat masuk menjadi warga negara lain. “Kalau lahan mereka lebih kecil, masyarakat di perbatasan dapat pindah masuk warga negara lain,” jelasnya.

Sementara itu, Pakar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana mengatakan, di era Presiden Susiolo Bambang Yudhoyono (SBY), Malaysia tidak memberikan jatah bagi masyarakat Indonesia yang berada di daerah perbatasan.

Selain itu, baru-baru ini Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti menangkap kapal-kapal ikan yang berbendera Indonesia, tapi sebenarnya bukan, seharusnya Menteri Hukum dan HAM, mengirimkan imigrasi untuk mengecek kebenaran terebut. Namun, hal ini tidak dilakukan. “Sayangnya hal ini tidak dilakukan oleh Mneteri Hukum dan HAM,” katanya.

Hikmahanto menambahkan, sebenarnya sekarang ini ada problem buat masyarakat yang berada di daerah perbatasan, yakni, Outstanding Problema Service (OPS) yang membuat mereka tidak bisa menentukan pilihan mereka. “Problem OPS membuat masyarakat tidak bisa menentukan pilihan,” paparnya.

Selain Pakar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana, dan Lukman Eddy, hadir dalam diskusi ‘Nasionalisme di Perbatasan  dan Sejarawan Agus Setiawan.(rizal/d)