Wednesday, 11 December 2019

KPK Tidak Berkewajiban Pantau Munas Golkar

Senin, 24 November 2014 — 20:04 WIB
Ilustrasi

Ilustrasi

JAKARTA (Pos Kota) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak berkewajiban mengawasi pelaksanaan musyawarah nasional (munas) IX Golkar. Menurut Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, partai politik (parpol)  tak punya kewajiban untuk melibatkan KPK.

“Enggak ada kewajiban. Parpol juga enggak ada kewajiban untuk melibatkan KPK,” katanya, di Gedung KPK, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (24/11).

Namun, kata Johan, KPK bisa saja melakukan penelusuran asalkan sasarannya adalah penyelenggara negara. Terkait Munas Golkar, Johan menegaskan, KPK tidak memiliki urusan.

“Kalau misalnya KPK dilibatkan untuk mentracking, tracking apanya? Kan itu parpol, institusi politik. Kecuali dia penyelenggara negara,” imbuhnya.

Seperti diketahui, menjelang pelaksanaan munas IX Golkar pada 30 November mendatang muncul suara yang meminta KPK mengawasi proses pemilihan ketua umum di partai berlambang pohon beringin itu. Menurut Juru Bicara Tim 6 atau inisiator gerakan regenerasi Golkar, Agun Gunanjar Sudarsa hal itu bertujuan untuk menghindarkan suap dalam perebutan kursi Ketum Golkar. Agun pun berharap KPK menelisik sumber dana peserta munas. (yulian)